Cegah Covid-19, DPRD Majene Sepakat Relokasi APBD 2020

  • Whatsapp
Cegah Covid-19, DPRD Majene Sepakat Relokasi APBD 2020

Cegah Covid-19, DPRD Majene Sepakat Relokasi APBD 2020

MAJENE,UPEKS.co.id—Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majene sepakat merelokasikan APBD  Tahun 2020, khususnya untuk pencegahan dan penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Bacaan Lainnya

Wakil ketua DPRD Majene dari partai Golkar, Adiahsan menjelaskan, guna merealisasikan kebijakan ini, pihak  DPRD tinggal menunggu usulan yang rasional dari Pemkab Majene untuk selanjutnya disepakati bersama.

Demikian wakil Ketua DPRD Majene saat memimpin rapat bersama tim gugus tugas penanganan  Covid-19, Sabtu (11/04/2020).

Menurut Adiahsan, kebijakan DPRD menggeser APBD khusus untuk penanganan wabah Covid-19 di Majene sudah mendapat persetujuan anggota DPRD Majene. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif mencegah masuk dan mewabahnya Covid-19.

“Sebagai langkah antisipasi, maka kebijakan ini dibuat untuk memudahkan Pemda Majene dalam mengelola  anggaran yang tepat sasaran, khusus untuk penanganan Covid-19. Pemda Majene tidak bisa tinggal diam, tapi  harus mengambil langkah-langkah bijak untuk menyelamatkan seluruh warga,”jelasnya.

Sementara itu anggota DPRD Majene lainnya, Hasriadi mengatakan, pada prinsipnya DPRD Majene setuju, kalau  ada usulan dari pemerintah daerah untuk revisi anggaran yang sasarannya untuk penanganan pencegahan Covid-19.

“Kita sambut baik pemerintah daerah karena siap bekerjasama dengan DPRD, cuma tadi saya agak merinding  akan terjun bebas anggaran Rp.81 miliar, itu perlu waspada, ini juga bencana, olehnya itu kita harus pintar-pintar  melihat kondisi saat ini,”ungkap Hasriadi.

Hasriadi juga menegaskan, terkait dengan kondisi anggaran, ia menyampaikan jangan hanya panik soal corona,  kita juga harus panik dengan anggaran kita, jangan sampai pemerintahan ini berhenti karena corona.

“Olehnya itu paling tidak langkah-langkah yang kita ambil, hentikan sementara pencairan proyek yang tidak  penting, hanya saja kita salut dengan pemerintah daerah karena masih siap bekerjasama dengan DPRD,”  tandasnya.

Sementara itu menaggapi pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD, Kepala Badan Anggaran dan Aset Daerah,  Kasman Kabil menjelaskan, soal menggeser anggaran ada peraturan yang sudah keluar, Peraturan Mendagri  Nomor 20 tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020, yang memberi kewenangan para  kepala daerah melaksanakan realokasi anggaran.

“Dalam aturan tidak wajib ada persetujuan dari DPRP, cukup hanya memberitahu, namun demikian pemerintah  daerah sepakat soal pergeseran anggaran ini kita akan bahas bersama, dan juga anggaran ini juga dapat diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah covid,”terangnya.(Alimukhtar).

Pos terkait