Bahas Penanganan Covid-19, Wakil Bupati Majene Vicon Mendagri dan KPK

  • Whatsapp
Bahas Penanganan Covid-19, Wakil Bupati Majene Vicon Mendagri dan KPK

Bahas Penanganan Covid-19, Wakil Bupati Majene Vicon Mendagri dan KPK

MAJENE, UPEKS.co.id—Wakil Bupati Majene, Lukman didampingi sejumlah pimpinan OPD melakukan Video
Conference penyampaian arahan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI, BPK RI, Kepala BPKP RI, dan Kepala  LKPP, di ruang rapat wakil bupati, Rabu (08/04/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan kepada para Bupati, dan Walikota se-  Indonesia agar mengambil langkah antisipasi dan akuntabilitas dalam pelaksana anggaran dan pengadaan barang jasa di Daerah dalam pencegahan Penyebaran Percepatan Penanganan Covid 19.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pandemi Covid-19 sudah terpapar di 203  negara di dunia, krisis yang terjadi bukanlah krisis biasa tetapi merupakan krisis luar biasa, ini merupakan krisis  terluas di dunia bahkan merupakan krisis terluas di Indonesia sendiri hampir semua provinsi terkena dampaknya.

“Kita harus selalu siap dan bisa mengantisipasi karena sekarang kita sedang diperhadapkan persoalan kesehatan  yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di seluruh Negara, baik pusat maupun daerah,”papar Tito Karnavian.

Menurut Tito, ketika ekonomi jatuh maka kekuatan dalam mengatasi krisis jangka panjang akan terguncang, ketika  kita mementingkan ekonomi maka kepentingan kesehatan akan terabaikan.

Maka dari itu kita sekarang  mengutamakan kepentingan kesehatan publik tetapi dengan menjaga stabilitas ekonomi agar tidak jatuh terlalu  dalam.

“Wabah Covid-19 ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi global. Kita tentunya merasakan  dampak ekonomi kita merosot secara drastis karena mengalami pukulan yang sangat keras, seperti sektor  pariwisata di daerah-daerah harus ditutup, industri manufaktur, UMKM dan mikro semuanya terpengaruh,”
tandasnya.

Ia juga mengatakan, berkurangnya pendapatan pusat maka akan sangat berpengaruh pada daerah. Oleh karena  itu Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan untuk perubahan APBN, kemudian APBD juga pasti akan mengalami tekanan dari pusat.

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan,  pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi dengan rapid test dan lain-lain, pencegahan menggunakan masker, handsanitizer, termasuk peningkatan kapasitas perawatan, pengadaan rumah sakit, tenaga medis,
sarana prasarana lain,” ujarnya.

Termasuk obat-obatan. Ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah harus sinergi, karena ini  adalah perang kita melawan Covid-19,”ungkapnya.

Sementara itu wakil bupati Majene, Lukman mengatakan Video Confrence yang dilakukan ini merupakan upaya  percepatan penanganan penyebaran virus corona atau covid-19,”Pemerintah terus melakukan upaya untuk menangani penyebaran wabah covid-19,”katanya.(Alimukhtar).

Pos terkait