ANEKA

FPS Harap KPU dan Bawaslu Transparan Kelola Dana Pilkada 2020

SELAYAR.UPEKS.co.id—Forum Peduli Selayar (FPS) akan melayangkan surat untuk mengingatkan, dan meminta  KPU dan Bawaslu Selayar agar lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  anggaran Pilkada Selayar 2020 senilai Puluhan Miliar Rupiah.

Pertimbangannya, anggaran tersebut adalah anggaran APBD Selayar 2020 yang nota bene, Uang Rakyat Selayar.

Demikian salah satu item, hasil rapat pengurus FPS yang akan segera dilayangkan dalam bentuk surat kepada  KPU dan Bawaslu Selayar, oleh Pengurus FPS di Kantor Forum tersebut, Senin (16/12/2019) sore.

Informasi yang dikumpulkan FPS, DPRD Selayar telah menyetujui anggaran Pilkada Selayar 2020 untuk Komisi  Pemilihan Umum Rp22 Miliar lebih dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih kurang Rp7 Miliar.

Mencermati anggaran yang cukup besar itu, Pengurus FPS, menilai KPU dan Bawaslu Selayar wajib transparan ,  kepada publik dan wajib akuntabel dalam pembiayaan.

Hosting Unlimited Indonesia

FPS akan segera melayangkan surat ke sejumlah lembaga dan institusi negara dibidang pengawasan agar turut  serta mengawal pemanfatan anggaran Pilkada Selayar yang dinilai cukup besar, 30 Miliar kurang lebih yang sumbernya dari APBD Selayar TA 2020.

Setidaknya tidak digunakan untuk alokasi di luar penyelenggaraan Pilkada 2020, jelas Hamzah salah seorang  Pengurus FPS.

Lebih lanjut Hamzah mengatakan, termasuk di sejumlah kegiatan pengadaan, honor, sosialisasi, pemanfatan  inventaris dan asset, pembelanjaan lainnya yang perlu mendapat pengawasan dan tentu saja kedua lembaga ini  wajib transparan kepada publik Selayar, terutama pada anggaran perjalanan dinas karena yang digunakan adalah
uang Rakyat Selayar.

Untuk pemborosan hal-hal proyek-proyek yang tidak penting, yang tidak berkaitan langsung dengan  penyelenggaraan wajib diminimalisir agar tidak terjadi pemborosan.tambahnya

FPS akan melayangkan surat ajakan dan peringatan agar KPU dan Bawaslu Selayar bisa lebih terbuka kepada  publik dalam mengelola anggaran Pilkada Selayar 2020.

Tentu saja, yang sesuai Undang-undang Kebebasan Informasi Publik dan segera menunjuk pejabat pengelola  informasi dan dokumentasi untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan  Pilkada Selayar 2019, ujarnya (Sya).

#TRENDING

To Top