Ketua KPU Enrekang Klarifikasi Tudingan tak Jeli Dalam Proses Pencalonan Caleg

  • Whatsapp

Ketua KPU Enrekang Klarifikasi Tudingan tak Jeli Dalam Proses Pencalonan Caleg

ENREKANG, UPEKS,cp.id — Perihal tuntutan Gunco.SH kuasa Hukum Basman Yusuf yang meminta KPU  Enrekang meninjau ulang Caleg PPP Karama dari Daerah Pemilihan Enrekang.

Bacaan Lainnya

Hal ini karena diduga Ijazah Paket C yang digunakan Karama untuk mendapat Calon Legislatif bermasalah.  Pasalnya Ijazah Paket C, Karama terbit pada tabun 4 Mei 2007 sementara ijazah paket B nya terbit pada tahun 14  Juni 2014.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Enrekamg Haslipa mengatakan, akan berkonsolidasi KPU Provinsi. Dia
membenarkan jika ada surat yang dilayangkan oleh Pihak Basman melalui Pengacaranya kepada KPU.

“KPU tidak mungkin serta merta membatalkan surat keputusan itu. Ada proses yang harus dilalui dan KPU baru
bisa mengambil langkah, jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inckraht) dari pengadilan,” kata  Haslipa.

Ia mengatakan KPU tetap akan menanggapi setiap laporan yang masuk baik secara langsung maupun melalui
persuratan. Yang jelas Haslipa menegaskan banyak proses yang akan dilakukan untuk melihat terkait laporan  tersebut.

Tentang tudingan KPU tidak jeli dalam proses pencalonan dia mengatakan tidak. Karena sesuai yang tercantum di  PKPU adalah minimal Ijazah Terakhir. ijazah terakhir Karama adalah Ijazah Paket C yang sudah dilegalisir.

” Adapun tentang Ijazah Paket B Karama yang menjadi kontraversi itu KPU tidak mau tau. Haslipa mengatakan
semua proses tahapan pemcalonan sudah dilalui dengan baik. Bahkan ketika sudah ditetapkan nama calon  Legislatif KPU membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan dan melakukan protes terkait daftar Calon  Legislatif.

” Ada proses pengumuman calon kemarin, silahkan masyarakat memasukkan tanggapan jika ada nama calon
yang perlu ditanggapi. Tapi kan tidak ada yang memasukkan tanggapannya,” pungkasnya.

Ditanya apakah masalah tersebut akan berpengaruh pada proses Pelantikan Calon terpilih. Haslipa mengatakan
tetap berpengaruh sebab akan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Jika keputusan
Pengadilan sudah ada, maka Calon Terpilih yang 29 harus dilantik terlebih dulu. (Sry).

Pos terkait