Kades Wajib Pasang Baliho Transparansi Pengelolaan Dana Desa

  • Whatsapp

Kades Wajib Pasang Baliho Transparansi Pengelolaan Dana Desa

SELAYAR.UPEKS.co.id—Kepala desa (kades) wajib memasang baliho transparansi pembangunan di desa. Isi  baliho, keterbukaan penganggaran dan pembiayaan desa tersebut.

Bacaan Lainnya

Hal ini sebelumnya telah ditekankan pemerintah kepada seluruh kepala desa, namun pada faktanya, masih saja  ada kepala desa yang belum melaksanakannya.

Mulai dari berapa jumlah dana desa, rencana penggunaan anggaran serta realisasi penggunaan anggaran itu  semua tertuang di baliho. Ini sebagai bentuk transparansi, jelas Kepala Desa Bonerate, Ahmad Manaba beberapa  waktu lalu kepada media

Tujuan pemasangan baliho tersebut tak lain agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Pada referensi lainnya, disebutkan di seluruh Indonesia, Kepala Desa diwajibkan memasang baliho penggunaan  dana desa. Baliho tersebut bisa dipasang di depan kantor desa atau tempat umum lainnya.

Hal ini senada dengan instruksi Menteri PDTT yang menyatakan bahwa seluruh Kepala Desa di Indonesia  diwajibkan memasang spanduk atau baliho rincian anggaran tentang desa agar terciptanya transparansi  pembangunan ekonomi desa.

“Masing masing kepala desa wajib menempel baliho supaya masyarakat tahu terkait penggunaannya,” pinta  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjoyo.

Menurut dia, bagi kepala desa yang tidak membuat spanduk tentang anggaran desa maka pemerintah tidak akan
memberikan insentif kepada desa tersebut dan hanya akan mendapatkan Rp 800 juta per tahun yang seharusnya  bisa mendapatkan Rp 1,3 miliar.

Langkah ini, sambung dia, penting agar kepala desa tidak bermain main dalam mengelola desa. Oleh karenanya  bagi kades yang belum memasang spanduk atau baliho terkait anggaran sampai realisasi dana desa harus  ditegur oleh masyarakat setempat sebagai bentuk pengawasan langsung.

“Para kepala desa juga wajib menjalankan empat program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi yakni pengembangan produk unggulan desa (prudes), mengembangkan badan  usaha milik desa, membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa,” tuturnya seperti dikutip  dari okezone.com.

Ini amanah UU No.6 2014 selanjutnya dituangkan dalam PP No.43 2014 sebagai mana telah dirubah dgn PP 47  2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.6 thn 2014 tentang Desa.

Sementara itu, Irwan Baso S.STP, Plt. Kadis Pemdes Selayar menjawab bahwa baliho transfaransi desa harus  ada dipasang di desa, sebagai bukti transfaransi dan sebagai bahan informasi kegiatan kemasyarakat.

Hanya desa biasa mengindahkan itu acuh tak acuh. Padahal baliho transfaransi desa itu masuk bahan laporan  rencana aksi ke KPK sebagai bentuk transparasi pengelolaan dana desa, kunci Pak Ibe. (Sya).

Pos terkait