Wabup Buka Sosialisasi Deteksi Dini Potensi Konflik Bagi Aparat Pemerintah

Wabup Buka Sosialisasi Deteksi Dini Potensi Konflik Bagi Aparat Pemerintah

SELAYAR.UPEKS.co.id— Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., membuka acara  Sosialisasi Deteksi Dini Potensi Konflik Bagi Aparat Pemerintah Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Kecamatan Benteng, Selasa (18/6/2019).

Bacaan Lainnya

Hadir dalam acara tersebut Dandim 1415 Kepulauan Selayar, Kasat Intel Polres Kepulauan Selayar, Asisten  Pemerintahan Setda, dan aparat desa kelurahan.

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menyampaikan dalam sambutannya bahwa konflik  secara makna adalah saling pukul atau bertentangan.

Secara sosiologis salah satu pihak berusaha untuk  menyingkirkan yang satu dengan menghancurkan. Cara yang digunakan untuk menyingkirkan yang lain dengan cara yang brutal, ilegal, melawan hukum dan tidak berbudaya dalam wujud tawuran, dll.

“Konflik tidak selalu ada dalam masyarakat. Tetapi potensi konflik selalu ada dalam masyarakat. Faktornya adalah  kemajemukan, heterogen, perbedaan, diskriminatif, dll. Kita wajib lakukan antisipasi sebelum konflik terjadi,” ujar  Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H.

Sekretaris Kesbangpol Selayar selaku panitia, Sitti Nadira Basrum, S.Pi., menyampaikan, tujuan meningkatkan  wawasan dan keterampilan aparat pemerintah dalam mengolah, menganalisis sumber-sumber informasi dan data  untuk mereduksi potensi konflik di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Sitti Nadira Basrum, S.Pi. memaparkan total peserta 40 orang yang terdiri dari aparat kelurahan  dengan pemateri Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dandim 1415 Kepulauan Selayar, dan Kasat Intel Polres  Kepulauan Selayar.

“Aparatur pemerintah, tokoh agama, masyarakat dan pemuda, serta perlindungan masyarakat memliki peran yang sangat vital dalam proses tersebut. Beberapa diantaranya yang harus diwaspadai yaitu isu-isu yang bersifat sara.  Upaya adu domba dan pecah belah umat beragama dan masyarakat. Maraknya ujaran kebencian atau provokasi  problematika ekonomi dan penegakan hukum yang dapat menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat,”
terang Sitti Nadira Basrum, S.Pi. (citizen report/hms).

Pos terkait