TAKALAR, UPEKS.co.id–Jumlahnya cukup banyak. Rp10 miliar per tiga bulan. Itu adalah dana BLT. Khusus Kabupaten Takalar. Untuk sinergitas pendistribusian dan penagwasan PKH (Penerima Keluarga Harapan) bantuan langsung tunai digelar rapat kordinasi antara Satgas Polres Takalar dan satgas Dinsos paling bertanggungjawab dalam hal penagwasan, berlangsung di ruang pola Kantor Dinas Sosial Takalar, Kamis (21/2/19).
Pihak Polres sebagai Kepala Satuan Tugas Bansos menggelar rapat koordinasi Satgas Dinas Sosial Takalar, tujuannya menghindari adanya gesekan negatif sesama warga penerima bantuan langsung Tunai .
Kadis Sosial H. Ridwan Tiro saat menuos rapat koordinasi mengatakan,”Ini perlu kita apresiasi karena baru 10 kabupaten di sulawesi selatan yang melaksanakan dan membentuk satgas pengawasan Bansos, termasuk kabupaten takalar” .
Lanjut Ridwan Dinas sosial lebih awal minta maaf karena mengambil alih kegiatan seharusnya di laksanakan oleh polres Takalar dan ini pun ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan, berhubung banyaknya kegiatan maka kami minta maaf karena baru rapatnya digelar.
Sementara Wakapolres Kompol. Andi Tonra Lipu,SH,MH sekaligus Kasatgas bansos mengatakan bahwa, ” Takalar itu berada di level tingkat pertama dan berada di level Nasional seluruh Indonesia.
