MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Tahun 2022, di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN II) Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (9/3/2022).
Rakorda PA tahun 2022 tersebut dilaksanakan untuk membahas isu-isu strategis dan permasalahan
pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2021 serta membahas langkah-langkah
strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sulsel Syaiful pada Rakorda PA 2022 juga sekaligus menandai kick off kegiatan Treasury Expo Sulsel 2022 yang merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel para stakeholder.
Adapun kegiatan Treasury Expo Sulsel 2022 terdiri dari, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, pembinaan penyusunan laporan keuangan UAPPAW, pembinaan BLU, asistensi BLUD, launching inovasi Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa.
Juga peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda menuju WTP, treasury Peduli Anti Suap, treasury Goes to Campus, rumah UMKM kolaborasi Kemenkeu Satu, pendampingan pelaku UMKM, serta sharing pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM kepada mitra strategis.
Menurut Syaiful, kegiatan treasury expo perlu dilaksanakan setiap tahunnya dan kegiatan tersebut salah satu implementasi peran DJPb Sulsel sebagai Regional Chief Economist (RCE).
“Pada kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi kepada Satuan Kerja (Satker) yang telah berhasil mencapai hasil kinerja pelaksanaan anggaran terbaik pada tahun anggaran 2021, yang
dikategorikan dalam 3 kelompok berdasarkan besaran pagu yang dikelola. satuan kerja dengan kategori pagu besar (Pagu > Rp100miliar),” tukas Syaiful.
Peringkat Pertama adalah Balai Riset Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dengan nilai IKPA 98,83
Peringkat Kedua adalah SATBRIMOB Polda Sulsel dengan nilai IKPA 98,79,
Peringkat Ketiga adalah Korem 141/Toddopuli DAM XIV/Hasanuddin dengan nilai IKPA 98,49.
Sementara Satker dengan kategori Pagu Sedang (Pagu Rp10 miliar – Rp100 miliar ). Peringkat pertama adalah Polres Gowa l nilai IKPA 99,75, peringkat kedua adalah Polres Bone dengan nilai IKPA 99,75, peringkat ketiga adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan nilai IKPA 99,73.
Dan Satuan Kerja dengan kategori pagu kecil (Pagu< Rp10 miliar), peringkat pertama adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale dengan nilai IKPA 100, peringkat kedua adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dengan nilai IKPA 100, peringkat ketiga adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II nilai IKPA 100.
Kata Syaiful peringkat tersebut didasarkan pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dan IKPA ini merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tandas Syaiful.
Syaiful, menegaskan pemberian apresiasi kepada Satker kementerian/lembaga secara
tahunan oleh Kanwil DJPb Sulsel pada Rakorda ini dimaksudkan agar Satker-Satker terpacu untuk mengelola anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran tetapi juga memastikan bahwa program pemerintah “delivered, bukan sekedar sent”.
“Dengan demikian belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin berkualitas dan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulsel,” tutup Syaiful. (Rasak)
