MAKASSAR, UPEKS — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas (YPMIC) akan menggelar Kampanye Publik Stop Kekerasan di Dunia Pendidikan pada Minggu, 9 Agustus 2026, di kawasan Car Free Day (CFD) Boulevard, Makassar. Kegiatan ini menjadi gerakan kolaboratif untuk mendorong terciptanya sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang aman, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
Ketua Umum DPP ICATT, Mallingkai Ilyas, mengatakan dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Namun, hingga kini berbagai kasus perundungan, kekerasan fisik, verbal, psikis, kekerasan seksual, diskriminasi hingga kekerasan berbasis media digital masih menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan.
“Perlindungan anak tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah, madrasah atau pesantren. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, orang tua, media, dunia usaha hingga masyarakat harus bergandengan tangan membangun budaya pendidikan yang penuh kasih sayang, aman, dan bebas dari kekerasan,” tegas Mallingkai.
Ia menjelaskan, kampanye tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencegah segala bentuk kekerasan di sekolah, madrasah, maupun pesantren. Menurutnya, gerakan bersama menjadi kunci menghadirkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bermartabat.
Mallingkai menambahkan, kegiatan ini merupakan pra-event Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi yang akan berlangsung pada 22–23 Agustus 2026 di Makassar. Sarasehan tersebut akan mengangkat lima isu strategis, yakni tata kelola pesantren, perlindungan anak, ketahanan ideologi, kemandirian ekonomi, dan transformasi digital.
“Kampanye ini menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran bahwa perlindungan anak adalah fondasi utama dalam transformasi pondok pesantren. Melalui sarasehan nanti kami ingin menghadirkan forum dialog kebijakan yang mempertemukan pemerintah, pimpinan pesantren, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melahirkan rekomendasi strategis bagi kemajuan pesantren di Indonesia,” jelasnya.
Direktur Program YPMIC, Maria Ulfah Ashar, menyatakan pihaknya mendukung penuh kolaborasi tersebut karena sejalan dengan komitmen lembaganya dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak.
“Sebagai akademisi sekaligus pegiat sosial, saya memandang menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu kami sangat antusias menjadi bagian dari gerakan kolaboratif ini agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak,” ujar Maria.
Ia berharap kampanye ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong lahirnya budaya pendidikan yang lebih humanis dan bebas dari kekerasan.
Dalam kegiatan tersebut, panitia menyiapkan berbagai agenda, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, talk show pendidikan, deklarasi Stop Kekerasan di Dunia Pendidikan hingga penandatanganan komitmen bersama. DPP ICATT mengajak pelajar, santri, guru, dosen, mahasiswa, pengasuh pondok pesantren, orang tua, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh warga Makassar untuk berpartisipasi.
“Gerakan ini adalah gerakan bersama. Mari kita wujudkan sekolah, madrasah, dan pesantren sebagai ruang belajar yang aman, nyaman, ramah anak, dan bermartabat. Melindungi anak hari ini berarti menyelamatkan masa depan Indonesia,” pungkas Mallingkai.(rls)
