Jakarta, Upeks.co.id — Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, DPP ADAKSI menyampaikan sejumlah kritik dan masukan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., terkait arah pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam siaran persnya, ADAKSI menilai pemerintah perlu lebih fokus membenahi persoalan mendasar di perguruan tinggi, mulai dari arah kebijakan pendidikan tinggi, penguatan fungsi Tridharma, pembiayaan kampus, hingga kesejahteraan dosen.
ADAKSI menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, termasuk melalui SPPG Unhas. Menurut ADAKSI, perguruan tinggi sebaiknya tetap difokuskan pada mandat utamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta pelaksanaan Tridharma.
Selain itu, ADAKSI juga menanggapi wacana penataan atau penutupan program studi yang dikaitkan dengan kebutuhan industri. ADAKSI berpandangan, penataan program studi perlu dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap mempertimbangkan keberagaman ilmu serta kebutuhan jangka panjang bangsa.
ADAKSI turut menyampaikan perhatian terhadap kondisi dosen, khususnya terkait tunjangan fungsional yang disebut belum mengalami penyesuaian sejak 2007, rapelan tunjangan kinerja dosen ASN periode 2020–2024, serta kepastian kebijakan tunjangan kinerja bagi seluruh dosen ASN.
Karena itu, ADAKSI meminta Kemdiktisaintek untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan tinggi secara menyeluruh, memperkuat pembiayaan perguruan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta menyederhanakan beban administrasi yang dinilai dapat mengganggu pelaksanaan Tridharma.
ADAKSI menegaskan, Hari Pendidikan Nasional 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.(rls)
