MAKASSAR,UPEKS.co.id— Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026, di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adriyanto memaparkan materi bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”.
Adriyanto menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik tahun 2026, seperti ketidakpastian ekonomi, keterbatasan fiskal, serta risiko perubahan iklim.
Ia menegaskan, APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Adriyanto menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF).
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan, deviasi yang lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengingat struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pusat.
“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Adriyanto.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurutnya, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang belanjanya didominasi sektor birokrasi.
Selain itu, percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal, dinilai penting agar APBD memiliki daya ungkit yang optimal terhadap perekonomian daerah.
Adriyanto juga menegaskan pentingnya pemanfaatan pembiayaan inovatif, seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Digitalisasi keuangan daerah turut menjadi perhatian sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Adriyanto menyebut aparatur sipil negara (ASN) daerah, memegang peran strategis dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan berdampak.(eky)
