MANADO, UPEKS.co.id— Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 yang digelar di Manado, Senin (27/10).
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. “Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” kata Ricky dalam keterangan resminya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan pemerintah daerah se-Sulampua.
Ricky menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) atas kerja sama dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65 persen (yoy) pada September 2025. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal stabilitas harga, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan.
Menghadapi tekanan inflasi akibat gangguan pasokan dan cuaca, BI mendorong pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat”: tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) akan diperkuat untuk memperlancar distribusi pangan, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.
Ricky juga mendorong agar berbagai program pengendalian inflasi disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menekankan pentingnya peran bersama pemerintah daerah dalam menjaga inflasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia perlu memperkuat pemetaan wilayah surplus dan defisit, serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business,” ujarnya.
Yulius mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang mampu menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Ia juga menyoroti model kemitraan rantai pasok di Sulawesi Selatan yang telah menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern sebagai contoh nyata kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.
GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun ini setelah sebelumnya dilaksanakan di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua yang dipimpin Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Ferry menekankan pentingnya efisiensi logistik distribusi pangan, termasuk melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi transportasi udara untuk menjangkau wilayah terpencil.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah langkah strategis, antara lain penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5 persen hingga akhir 2025, penguatan pasokan hortikultura dan perikanan melalui contract farming dan smart farming, serta peningkatan dukungan logistik dan pembiayaan melalui penambahan rute tol laut, jembatan udara, dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alsintan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi logistik pangan untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. (rls)
