Makassar, Upeks.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Kerja Sama Tripartit yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Rapat penting ini digelar di Ruang Rapat Lt. 3, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada Selasa, 30 September 2025, dengan agenda utama pembahasan strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Makassar.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Makassar, Muhammad Ambar Sallatu, didampingi oleh Kepala UPT BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Andi Firmansyah Syamsuddin A. Idjo. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan kunci dari DJP dan DJPK, menandakan keseriusan semua pihak dalam mengintegrasikan sistem perpajakan.
Ambar Sallatu menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral ini sangat krusial. “Optimalisasi pemungutan pajak bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Ini adalah tugas bersama yang membutuhkan koordinasi dan sinergi yang solid antara pemerintah pusat—DJP dan DJPK—dengan pemerintah daerah seperti Bapenda Kota Makassar,” ujarnya.
Fokus utama diskusi adalah peningkatan pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama (joint analysis), dan upaya identifikasi potensi-potensi penerimaan pajak yang belum tergarap maksimal. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan Kota Makassar.(*)
