MAKASSAR, Upeks –Penyuluh Agama Islam harus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas dalam menghadapi beragam tantangan pelayanan keagamaan di Indonesia.
Pasalnya, penyuluh agama adalah ujung tombak layanan keagamaan negara di tengah masyarakat. Meski jumlah penyuluh saat ini hanya sekitar 28 ribu orang, dari kebutuhan ideal 71 ribu, namun peran mereka sangat strategis.
Hal tersebut disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Dr. H. Ahmad Zayadi, saat membuka Workshop Pemetaan Ragam Permasalahan Layanan Keagamaan di Sulawesi Selatan, di Hotel Dalton Makassar, 10–12 Agustus 2025.
Kegiatan yang diinisiasi Subdit Bina Penyuluh Agama Islam ini diikuti 90 peserta dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, dua utusan Ormas dan 8 ASN Kanwil Kemenag Sulsel. Sulsel menjadi provinsi pertama pelaksanaan workshop yang akan digelar di tiga provinsi.
“Jumlah terbatas tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan. Justru tantangan ini menuntut penyuluh untuk memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan komunikasi efektif, agar mampu menjangkau umat secara lebih luas,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penyuluh agama Islam bukan hanya bertugas memberikan penyuluhan keagamaan di ruang-ruang terbatas, tetapi harus hadir di ruang publik.
“Agama tidak cukup hanya di ruang sepi. Harus tampil di ruang publik agar dampaknya dirasakan umat. Ketika umat merasakan manfaat dari kerja penyuluh, mereka akan menjadikannya teladan,” tegasnya.
Ahmad Zayadi juga menyoroti keberagaman Indonesia yang luar biasa, baik suku, bahasa, budaya, maupun keyakinan, yang menjadi kekuatan bangsa. Ia membandingkan dengan kondisi di Timur Tengah yang kerap dilanda konflik akibat kurangnya kedewasaan beragama.
“Kita bersyukur kedewasaan beragama di Indonesia telah teruji. Organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya adalah infrastruktur sosial keagamaan yang tak dimiliki negara lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memegang teguh Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan bagi empat sila lainnya, sekaligus sebagai landasan kehidupan berbangsa.
“Jangan pernah meminggirkan agama dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Kita harus memahami paham kebangsaan yang berketuhanan,” pesannya.
Di tengah tantangan geopolitik global yang penuh ketidakpastian, Ahmad Zayadi mengajak seluruh penyuluh untuk mengoptimalkan perannya, termasuk dalam koordinasi program zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini selaras dengan Asta Prioritas Menteri Agama, di antaranya kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Bina Penyuluh Agama Islam, Dr. H. Jamaluddin M. Marki dalam laporannya menjelaskan tiga tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan workshop ini.
“Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi layanan keagamaan yang ada, mengembangkan strategi, dan menyusun rencana aksi penguatan layanan keagamaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitasnya,” kata Jamaluddin.
Ia menambahkan, hasil dari workshop ini akan menjadi bagian dari program yang dilaporkan ke Bappenas. “Kita ingin memastikan setiap langkah perbaikan layanan keagamaan terdokumentasi dan terintegrasi dengan perencanaan nasional,” tandasnya.
Sementara Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Penaiszawa) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Mulyadi Idy, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Sulsel sebagai salah satu dari tiga provinsi yang menjadi tuan rumah Workshop Pemetaan Ragam Permasalahan Layanan Keagamaan.
“Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dari tiga provinsi yang terpilih, salah satunya adalah Sulawesi Selatan,” ujar Mulyadi dalam sambutannya.
Menurutnya, workshop ini memiliki arti penting karena selaras dengan salah satu dari Asta Program Prioritas Menteri Agama, yakni menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak bagi masyarakat. Meskipun persiapan berlangsung singkat, Sulsel menghadirkan perwakilan penyuluh dari 24 kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan ini.
Mulyadi berharap, setelah workshop, para penyuluh mampu memetakan berbagai permasalahan layanan keagamaan di wilayahnya masing-masing. Salah satu tujuannya adalah mencegah kesalahpahaman publik, seperti tudingan intoleransi terhadap salah satu kota di Sulsel yang belakangan mencuat.
“Dua minggu lalu kami menurunkan tim dan menemukan bahwa ini hanya miskomunikasi. Bukan intoleran, tetapi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan belum terpublikasikan dengan baik,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kemampuan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi untuk mengabarkan kebaikan. “Kita akan melakukan coaching clinic agar penyuluh melek teknologi. Kebaikan-kebaikan harus kita glorifikasi di media sosial, baik di Instagram maupun TikTok. Jangan sampai satu berita negatif menghapus ribuan kebaikan,” pesan Mulyadi.
Sulsel sendiri, lanjutnya, mencatat prestasi membanggakan pada PAI Award tingkat nasional. Dari sembilan kategori, tujuh di antaranya berhasil meloloskan penyuluh dari Sulsel, menempatkan provinsi ini di peringkat ketiga nasional.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi juga menyoroti dua isu penting yang dihadapi penyuluh. Pertama, terkait atasan langsung penyuluh. Berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat 2, atasan penyuluh adalah pejabat pratama, administrator, dan pejabat pengawas. “Ini masih perlu kita bahas bersama,” ujarnya.
Kedua, mengenai PMA Nomor 24 Tahun 2024 yang memungkinkan penyuluh menjadi Kepala KUA. “Kami yakin penyuluh memiliki kompetensi untuk memimpin KUA. Pertanyaannya, apakah perempuan juga diperbolehkan menjadi Kepala KUA? Ini akan menjadi diskusi kita,”ungkapnya. (rls)
