SINJAI, UPEKS.co.id – Meski pemerintah telah menyalurkan pupuk bersubsidi secara merata kepada petani di Kabupaten Sinjai, tingkat penyerapan gabah dalam skema Public Service Obligation (PSO) hingga pertengahan Mei 2025 masih sangat rendah. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pertanian nasional, terutama terkait keterpaduan antara dukungan input dan jaminan pasar hasil panen.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai, total kuota pupuk bersubsidi yang diterima mencapai 17.317 ton, terdiri dari 8.029 ton Urea dan 9.284 ton NPK, dengan nilai subsidi sekitar Rp73,74 miliar. Sebanyak 33.941 petani tercatat sebagai penerima manfaat, mencakup area lahan seluas 67.882 hektare. Dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare, potensi produksi gabah tahun ini diperkirakan mencapai 339.410 ton.
Namun hingga 15 Mei 2025, Bulog baru menyerap sekitar 5.699 ton gabah, atau hanya 1,7% dari total potensi produksi. Padahal target pengadaan gabah PSO di Kabupaten Sinjai hanya sebesar 11.000 ton atau 3,2% dari estimasi produksi tahunan.
“Subsidi pupuk memang berdampak pada produktivitas, tapi belum sepenuhnya diikuti oleh penyerapan hasil panen yang memadai,” ujar Awaluddin Adil, Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sinjai.
Dari realita tersebut, lanjut Aawaluddin Adil, Petani akhirnya masih bergantung pada pasar bebas dengan harga yang fluktuatif olehnya itu Ia juga berharap pihak Bulog bisa lebih proaktif dalam menjemput gabah langsung dari petani, agar mereka tidak terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga di bawah standar pemerintah.
Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan subsidi input pertanian dengan kebijakan hilir seperti pengadaan hasil panen. Tanpa sistem penyerapan yang kuat dan berkeadilan, manfaat dari subsidi pupuk belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. (Awl)
