3.923 Jemaah Haji Embarkasi Makassar Sudah Tiba di Madinah 

3.923 Jemaah Haji Embarkasi Makassar Sudah Tiba di Madinah 

3.923 Jemaah Haji Embarkasi Makassar Sudah Tiba di Madinah Makassar, Upeks– Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 10 Kelompok Terbang (Kloter) jemaah haji menuju Kota Madinah.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar, H Ali Yafid, di hadapan Anggota Komisi IX DPR RI dalam kunjungan spesifik di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (8/5/2025), hingga kloter 10 jumlah jemaah yang sudah diterbangkan mencapai 3.923 orang.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Makassar 1446 H/2025 M, yang ditandatangani Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar H Asa Afif Bakri, jemaah perempuan mendominasi sebanyak 2.688 orang selebihnya 1.235 jemaah laki-laki. Tujuh open seat, terbesar di kloter 4 ada empat tanpa kabar.

Jemaah tersebut berasal dari 11 Kabupaten/kota di Sulsel terdiri Kota Makassar, Bone, Barru, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kabupaten Selayar serta jemaah dari Provinsi Sulbar.

Pemberangkatan jemaah haji dimulai 2 Mei 2025 lalu, diawali kloter 1 asal Kota Makassar pukul 03.00 Wita dilepas Gubernur Sulsel H Andi Sudirman Sulaiman.

Jemaah Haji Embarkasi Makassar berasal dari 8 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku dan Gorontalo dengan jumlah jemaah 15.572 PHD 122 PPIH Kloter 162 sehingga total 15.856 jemaah.

“Jemaah haji diberangkatkan dalam 41 kloter menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tipe pesawat yang digunakan adalah Boeing 777 dengan kapasitas penumpang sebanyak 393 orang,”jelasnya.

Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketuanya Nihayatul Wafiroh, dalam kunjungan kerjanya melihat langsung menu makanan yang disiapkan untuk jamaah haji di Asrama Haji Makassar.

Peninjauan tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi jemaah di Embarkasi Makassar berjalan baik, mulai standarisasi kebersihan dapur umum makanan yang disajikan sesuai kriteria hingga ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan. (*)