Makassar, Upeks — Dinas Kesehatan Kota Makassar menggelar evaluasi capaian intervensi spesifik stunting yang berlangsung di Hotel Aston, Rabu (28/11/2024).
Menurut Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sunarti kepada Upeks, kegiatan ini dihadiri 47 Kepala Puskesmas di Makassar, serta para petugas gizi, koordinator bidan , serta lintas sektor terkait seperti PKK dengan prioritas dari wilayah lokus stunting.
Kegiatan ini dibagi dalam dua sesi dan bertujuan untuk menilai capaian program sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin penting, salah satunya adalah penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan PKK kelurahan untuk memperkuat langkah pencegahan dan percepatan penanganan stunting.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin M.Kes dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tanpa meninggalkan penanganan balita stunting.
Prevalensi Stunting Turun
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, prevalensi stunting di Makassar pada Berrdasarkan data e- PPGBM bulan Oktober 2024 , prevalensi stunting sebesar 3,06 %. Data tersebut menunjukkan terjadi Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini dicapai melalui berbagai intervensi, diantaranya dengan melakukan:
1. Peningkatan konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil.
2. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
3. Peningkatan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan.
4. Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal di seluruh wilayah puskesmas untuk balita dengan masalah gizi, seperti balita yang tidak naik berat badannya, balita dengan berat badan kurang , balita gizi kurang serta ibu hamil KEK.
5. Pelayanan imunisasi dasar lengkap.
6. Tata laksana bagi balita dengan gizi buruk.
7. Distribusi tablet tambah darah kepada remaja putri sebagai pencegahan anemia.
Kendati demikian, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi tingginya mobilitas penduduk, penyakit penyerta pada balita, serta kebiasaan rumah tangga yang sulit diubah.
Kadis Kesehatan Makassar, menggarisbawahi perlunya pendekatan perilaku dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Kolaborasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, PU, dan lain-lainnya. (*)
