MAROS, UPEKS.co.id — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 600 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Maros.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Patiroi mengatakan ada berbagai faktor mengapa mereka tidak sekolah. “Faktor ekonomi paling mendominasi. Biasanya anak tersebut ikut sama orang tuanya merantau,” katanya, Kamis (04/01/2023).
Kemudian letak domisili dengan sekolah juga cukup jauh. Untuk menekan angkat tersebut ada berbagai program yang akan dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pendataan anak tidak sekolah hingga membuat kelas jarak jauh.
“Ada beberapa lokus yang sudah kami rampungkan datanya, seperti di Desa Timpuseng, kami akan ikutkan paket B dan C. Di Tompobulu juga sudah ada kelas jauh,” jelasnya.
Tingginya angka tidak sekolah harusnya bisa dikendalikan. Apalagi tahun ini sektor pendidikan mendapatkan anggaran besar dari Pemkab Maros sebesar Rp460 miliar.
Beberapa waktu lalu Pemkab Maros menggelar pelatihan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi yang diberi nama Pasti Beraksi atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).
Melalui aplikasi tersebut akan diketahui jumlah dan penyebab anak tidak sekolah sehingga penanganannya menjadi efektif dan tepat sasaran.
Bupati Kabupaten Maros AS Chaidir Syam mengatakan pihaknya menargetkan zero anak tidak sekolah tahun 2024 ini. “Program kita tahun ini sudah tidak ada lagi anak tidak sekolah. Kita berharap anak-anak kita mengikuti program belajar 12 tahun,” ujar Chaidir.
Saat ini di Maros ada empat desa yang menjadi pilot project implementasi Pasti Beraksi. Desa Timpuseng-Kecamatan Camba, Desa Kurusumange-Kecamatan Tanralili, Desa Baruga-Kecamatan Bantimurung, dan Desa Bontosomba-Kecamatan Tompobulu. (alfi)
