Makkah, Upeks — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara, tidak ada lokasi khusus.
Kebijakan baru ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah dalam pertemuan Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Jumat, 30 Juni 2023.
Kegiatan yang mengangkat tema “Khitaamuhu Misk” ini dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas serta sejumlah menteri dan delegasi negara pengirim jemaah haji.
Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Sekjen Kemenag Nizar, Irjen Kemenag Faisal AH, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Makkah, Sabtu (1/7/2023).
Menurut Menag, sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji. Dalam dokumen persiapan itu, tercakup rangkatan tahapan kegiatan penyelenggaaran, dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 H.
“Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H juga bisa dilakukan lebih awal,” jelas Menag.
“Menteri Taufiq menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di Masyair,” ungkapnya.
Menag mengatakan, kebijakan baru ini menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Gus Men, panggilan akrabnya, akan segera mendiskusikan hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) agar bisa dilakukan langkah percepatan dalam persiapan, mulai dari kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji.
“Ini akan segera kita sikapi. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI dan BPKH guna membahas bersama langkah percepatan persiapan haji tahun depan,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menag menyampaikan apresiasi atas sejumlah kemudahan yang diperoleh jemaah haji Indonesia selama beribadah haji. Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut juga menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia, khususnya saat di Muzdalifah dan Mina.
“Layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mashariq dan pihak Saudi. Karenanya, Menag menyampaikan sejumlah masalah yang muncul kepada Menhaj Saudi,” sebut Hilman.
Sejumlah masalah yang dialami jemaah haji Indonesia, antara lain keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Jemaah terakhir bisa kita berangkatkan ke Mina pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Hal ini menyebabkan jemaah kepanasan saat di Muzdalifah. Mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah gagal memenuhi target untuk segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.
Masalah lainnya muncul saat jemaah berada di Mina. Sanitasi di sejumlah maktab yang dihuni jemaah haji Indonesia sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab tidak keluar. Hal ini berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusinya.
“Semua problem yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menhaj Saudi karena itu menjadi tanggung jawab Mashariq,” ujar Hilman.
Hilman menjelaskan, Menhaj Taufiq sudah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jemaah haji Indonesia. Menteri Haji akan melakukan perbaikan-perbaikan dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali. (rls)
