Dosen FEB UMI Bahas Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM

Dosen FEB UMI Bahas Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM

MAKASSAR, UPEKS.CO.ID — Rencana pemerintah agar UMKM dapat naik kelas dengan cara memperbaiki tata kelola usaha dan kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan menemui hambatan berupa masih minimnya literasi masyarakat terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Hal inilah yang menjadi latarbelakang dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pelaku UMKM Rumput Laut Di Desa Tamangapa, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dosen pengabdi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM-UMI) terdiri dari Muhammad Faisal AR Pelu, SE., M.Ak. selaku Ketua Tim pengabdi dan Dr. Andika Pramukti, SE., M.Ak. selaku Anggota Tim Pengabdi serta melibatkan juga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI.

Kegiatan yang dilaksanakan periode Desember ini melibatkan 25 orang perwakilan masyarakat pelaku usaha rumput laut yang ingin mengakses permodalan dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya namun terhambat dengan prasyarat penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan model ceramah dan diskusi dengan masyarakat terkait dengan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi spreadsheet dengan jenis microsoft excel dan aplikasi Siapik yang dirilis oleh Bank Indonesia, dalam kegiatan pengabdian ini juga dilaksanakan penyerahan soft file template pelaporan keuangan berbasis microsoft excel kepada perwakilan pelaku UMKM Rumput Laut yang terdapat di Desa Tamangapa.

Melalui kegiatan ini, Muhammad Faisal AR Pelu yang juga Dosen Pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia berharap setelah dilaksanakannnya kegiatan ini, pengetahuan masyarakat terkait dengan penysunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dapat bertambah dan dapat diapliaksikan untuk menyusun laporan keuangan sehingga masyarakat mampu untuk mengembangkan usahanya baik dari sisi peningkatan tata kelola perusahaan yang baik maupun dari aspek prasyarat akses permodalan pada lembaga keuangan. (rls)