Terkait Tambang, Israfil: Sebaiknya Disuarakan di Kementerian ESDM, Mabes Polri dan KPK

  • Whatsapp
Terkait Tambang, Israfil: Sebaiknya Disuarakan di Kementerian ESDM, Mabes Polri dan KPK

KOLAKA,UPEKS.co.id— Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) Israfil Sanusi Caco, kepada media ini melalui selularnya pada (27/12/21) secara tegas menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa selalu disuarakan di DPRD Kolaka oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait masalah pertambangan dilakukan oleh perusahaan nakal tidak bakal ada solusinya.

Menurutnya terkait persoalan pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang nakal sebaiknya disuarakan langsung di Kantor Kementrian ESDM RI, di Mabes Polri dan di KPK.

Bacaan Lainnya

“Jadi kalau mau ada solusi bagi perusahaan tambang yang nakal, maka sebaiknya disuarakan langsung pada tiga institusi tersebut,” ujar Israfil.

Menurut Israfil bahwa persoalan tambang, Pemda Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau mencabut IUP kepada perusahan tambang yang nakal atau melanggar aturan. 

“Jadi berbicara persoalan tambang tidak terlepas dari faktor kebijakan, Pemda Kabupaten tidak memiliki kewenangan dan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang nakal,” kata Israfil. 

Dikatakannya bahwa rekan-rekan LSM yang melakukan aksi unjuk rasa terkait masalah perusahaan tambang nakal, dan memiliki data-data akurat, maka sebaiknya menyampaikan langsung ke instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang.

 “Menurut saya pemerintah kita telah memiliki komitmen yang kuat dan tidak akan tutup mata dengan kejahatan terhadap lingkungan, karena tentu saja jika ada perusahaan yang mengelolah sumber daya alam tapi mengabaikan aturan, tidak hanya merugikan kita saat ini tapi juga merampas hak generasi masa depan,” ujar Israfil. (pil)