Kantongi SHM, Pemilik Lahan Ruko Perintis Akan Pertahankan Hak

Kantongi SHM, Pemilik Lahan Ruko Perintis Akan Pertahankan Hak

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Pengadilan Negeri (PN) Makassar kembali menjadwalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Senin (12/7/2021).

Upaya serupa juga dilakukan pada Agustus 2019. Namun, eksekusi lahan gagal kala itu. Pihak yang menguasai lahan saat ini pun melakukan pembelaan untuk mempertahankan asetnya.

Bacaan Lainnya
 

Salah seorang pemilik lahan, Hendra Kusuma yang didampingi kuasa hukumnya, Ardi Yusran menggelar jumpa pers atas rencana eksekusi di Jl. Perintis Kemerdekaan, Sabtu (10/7/2021).

Hendra menjelaskan, lahan tersebut dimilikinya sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Dia membeli dari seorang pengembang. Dan pada 2006, Hendra pun mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan tersebut.

Dimana, pengembang tersebut membeli lahan dari pemilik lahan yang bernama H. Bado Laba melalui ahli warisnya.

H. Bado Laba dahulunya memang pernah bersengketa dengan Abdul Gani Pawawo tepatnya dalam perkara nomor 96/PDTG/1997.Tgl 25 Oktober 1997 PN. Ujung Pandang. Alhasil PN. Ujung Pandang memutuskan memenangkan H. Bado Laba.

Tak terima dengan putusan PN. Ujung Pandang tersebut, Abdul Gani Pawawo melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya banding sebagaimana tercatat dalam perkara nomor 43/PDTG/1998. Tanggal 15 April 1998 Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Alhasil dalam putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang kembali menguatkan putusan PN. Ujung Pandang. Abdul Gani Pawawo kembali kalah.

Selanjutnya ia (Abdul Gani Pawawo) kembali mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung tepatnya tercatat pada perkara nomor 1442/Kasasi/PDT/2000/Mahkamah Agung, Tgl 27 Juli 2001. Dalam prosesnya Mahkamah Agung memutuskan juga memenangkan H. Bado Laba.

Tak mau menerima putusan yang ada, Abdul Gani Pawawo kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung tepatnya tercatat dalam perkara nomor 269/Mahkamah Agung/2005. Tanggal 08 Oktober 2007. Hasilnya, MA menolak upaya PK Abdul Gani Pawawo.

“Jadi jelas dalam tiga putusan di atas menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek eksekusi bukan milik Abdul Gani Pawawo,” terang Hendra.

Karena itu, Hendra menilai penetapan eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut keliru karena lahan yang menjadi objek eksekusi bukan milik pemohon eksekusi dalam hal ini ahli waris Abdul Gani Pawawo yang bernama Gina Rostina dan Gartini.

Sementara Kuasa Hukum Hendra, Ardi Yusran mengatakan, sertifikat yang menjadi dasar pengklaiman lahan oleh Abdul Gani Pawawo yakni sertifikat hak milik No. 29 Tamalanrea juga sudah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jadi apa dasar Gani Pawawo atau ahli warisnya bermohon eksekusi. Demikian juga PN Makassar, apa dasarnya menetapkan eksekusi atas lahan yang kami tempati sudah 15 tahun silam itu. BPN juga telah mengeluarkan surat resmi bahwa sertifikat No. 29 Tamalanrea itu sudah batal,” tegas Ardi.

Yang mengherankan lagi, kata Ardi, sejak penetapan eksekusi, Gartini maupun Gina Rostina yang merupakan ahli waris Abdul Gani Pawawo, tidak pernah menampakkan wujudnya di hadapan klien kami maupun di hadapan Pengadilan.

“Kan aneh bermohon eksekusi tapi tidak pernah hadir dalam sidang perlawanan, ada apa coba. Bukankah orang-orang yang berperkara di Pengadilan harus hadir dalam sidang mediasi?,” ungkap Ardi didampingi rekannya, St. Fatihah.

Ia berharap, Pengadilan Negeri Makassar segera menganulir penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Januari 2018 Nomor 35 Eks/2017/PN. Mks. Jo. Nomor 150/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg.

“Kiranya keadaan kami yang terzolimi ini mendapatkan perhatian dari penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Makassar agar bertindak adil sesuai dengan nama institusinya yaitu Pengadilan,” katanya.

Fatiha menambahkan, pihaknya menyiapkan dua upaya untuk mempertahankan hak kliennya. Upaya jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek kita bersurat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk penundaan eksekusi. Jangka panjang, kita lakukan perlawanan agar eksekusi diangkat sehingga tak ada lagi eksekusi di kemudian hari,” tambahnya. (ris)