JPU Kejari Belum Eksekusi Putusan Kasasi MA

  • Whatsapp
JPU Kejari Belum Eksekusi Putusan Kasasi MA

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, hingga saat ini belum melakukan eksekusi seorang terpidana kasus pemalsuan surat akta otentik usai kasusnya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht), 15 April lalu.

Terpidana Isman Lewa sebelumnya sempat dinyatakan bebas, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT).

Bacaan Lainnya

Korban, Daniel Sjaifuddin Lewa kepada awak media mengatakan, terpidana Isman Lewa telah dinyatakan bersalah pada tingkat pertama, namun saat banding dia kemudian dinyatakan bebas.

Meski begitu, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan banding PT Makassar.

Isman kemudian dinyatakan bersalah memalsukan akta otentik berupa sertifikat tanah miliknya di Karampuang, Panakkukang Makassar.

Dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No 660/PID/2020/PT Makassar yang menyatakan putusan
Pengadilan Negeri Makassa 1228/Pid.B/2020/PN Makassar 6 November 2020 terhadap perkara ini seharusnya sudah diterima pihak Kejari Makassar.

Karenanya, Daniel Sjaifuddi berharap Kejari Makassar dapat segera mengambil sikap yang saat ini belum melakukan eksekusi putusan perkara nomor registrasi 419/K/Pid/2021 tertanggal 15 April 2021.

“Kejari belum melakukan eksekusi putusan MA tersebut. Sebagai korban yang mencari keadilan saya pertanyakan ada apa? mengapa hingga menjelang akhir Mei 2021 Kejari Makassar belum melaksanakan eksekusi itu, ” kata Daniel.

Daniel menyebut, seharusnya terpidana saat ini telah menjalani hukuman pidana penjara. Namun sangat disayangkan, Kejari malah belum bertindak.

“Yah itu kan sudah Inkracht. Sudah ditingkat Mahkamah Agung. Harusnya tidak ada alasan lagi bagi Kejari Makassar untuk tidak melakukan eksekusi,” sebutnya.

Semetara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Ardiansah Akbar selaku juru bicara Kejari Makassar mengatakan, terkait adanya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, dalam kasus tersebut, pihaknya akan sampaikan ke bidang Pidum.

“Saya nanti akan pertanyakannya dan menyampaikan dulu ke bidang Pidum, soal eksekusi putusan kasasi tersebut,” kata Ardiansah, Rabu (26/5/21).

Biasanya menurut Ardiansah, eksekusi terhadap terpidana, apalagi putusannya sudah berkekuatan hukum tetap belum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena mungkin salinan putusannya belum diterima oleh JPU maupun dari pihak terpidana sendiri.

“Kemungkinan bisa saja salinan putusan dari Mahkamah Agung, belum diterima. Makanya eksekusinya belum dilakukan. Kalau salinan putusannya sudah ada, pasti JPU akan mengeksekusi putusan tersebut, apalagi sudah inkracht, ” tutupnya.(Jay).