Penyidik Polres Bulukumba Dipanggil ke Mabes Polri Gelar Perkara Kasus BOK

  • Whatsapp
Penyidik Polres Bulukumba Dipanggil ke Mabes Polri Gelar Perkara Kasus BOK

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Setelah Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba menetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Bulukumba, kini temui babak baru.

Pasalnya Andi Raja Nasution selaku Kuasa Hukum dari salah satu tersangka yakni mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba tahun 2018 s.d 2019,  merasa penetapan tersangkan terhadap kliennya perlu dilakukan peninjauan kembali.

Bacaan Lainnya

Andi Raja Nasutian pun ajukan surat ke Bareskrim Mabes Polri melalui biro wassidik agar kasus dugaan korupsi BOK Dinas Kesehatan Bulukumba itu, dilakukan gelar perkara khusus di institusi tertinggi Polri tersebut, sebagai benteng terakhir.

“Surat permintaan gelar perkara khusus kasus itu diterima 14 April dan 16 April keluar Telegram Kabareskrim. Yang akan dilaksanakan Pada hari Rabu 21 April besok, penyidik Polres Bulukumba dipanggil ke Bareskrim Polri untuk hadiri gelar perkara kasus tersebut, ” kata Raja Nasution, Selasa (20/4/21).

Menurut Andi Raja, diajukannya gelar perkara khusus atas  kasus tersebut karena ia menilai penetapan tersangka terhadap kliennya itu masih prematur. Karena masih perlu dilakukan pendalaman mengenai aliran dana yang menjadi kerugian negara tersebut.

“Sebab ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU tipidkor merupakan delik materiil, sehingga harus jelas mengenai siapa yang mengakibatkan adanya kerugian negara secara nyata dan riil, karena pertanggungjawaban mengenai hal itu tidak bisa secara tanggung renteng, ” ucap Andi Raja.

Tak hanya itu, setelah pihaknya mengkonstatir fakta penyidikan, kualitas perbuatan kliennya hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, sehingga pertangungjawabannya haruslah administrasi pula.

“Selain dan selebihnya klien kami hanya selaku Pengguna Anggaran (PA) pada T.A 2019 sedangkan PA T.A 2020 pejabatnya tidak ditetapkan tersangka. Pertanyaannya di mana bedanya?, ” terang Andi Raja.

“Maka saya yakin melalui gelar perkara khusus ini, akan ada tersangka baru, karena proses ini selain meninjau ulang penetapan tersangka, juga menguji objektivitas penyidik dan profesionalisme serta apakah penerapan hukumnya telah benar atau tidak?, ” tambahnya

Andi Raja Nasution juga menambahkan, berdasarkan hasil audit BPK terdapat kerugian negara pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp 11,7 miliar  dan pada tahun 2020 kerugian negara sebesar kurang lebih 1.7 miliar.

Diketahui, dalam kasus itu sesuai hasil audit BPK RI dengan penyidik Tipikor Polres Bulukumba ditemukan kerugian negara sebesar Rp 13,4 miliar dalam kasus korupsi BOK Bulukumba tahun 2019. (Jay)

Pos terkait