ANEKA

Manfaatkan Kebijakan Relaksasi Hingga Transformasi Digital

*UKM Sukses Sejahtera Bertahan di Tengah Pandemi

 

Manfaatkan Kebijakan Relaksasi Hingga Transformasi Digital

Laporan: Muhammad Aking

MAKASSAR,UPEKS– Sejak pandemi Covid-19 mewabah di sejumlah daerah di Indonesia pada Maret 2020 lalu,  aktivitas bisnis terhambat dan berdampak buruk pada perekonomian nasional yang turut melemah.

Tak hanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak, tetapi sejak wabah itu masuk ke Indonesia,  pengusaha besar dan industri di Provinsi Sulawesi Selatan ikut merasakan kelesuan ekonomi.

Akibatnya, sejumlah perusahaan melakukan berupaya menjaga keseimbangan kas dengan melakukan  penyesuaian, mulai dari merumahkan karyawan bahkan beberapa di antaranya diketahui terpaksa melakukan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga pemotongan gaji.

Hal ini yang kemudian menjadi ancaman, lantaran akan membuat tingkat kemiskinan naik, serta daya beli  masyarakat semakin menurun. Ujung-ujungnya laju pertumbuhan ekonomi melambat.

Di tengah ancaman itu, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga berwenang  lain, bersinergi dan melahirkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya, dengan  diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical.

POJK tersebut memberi kelonggaran untuk debitur dari sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan,  pengolahan, pertanian, dan kelautan. Kebijakan tersebut diberlakukan tanpa melihat batasan plafon kredit atau  pembiayaan.

Sejak diterbitkannya aturan tersebut, jutaan UMKM dan perusahaan non UMKM bisa bernafas untuk sekadar  bertahan dalam kondisi sulit saat ini.

Data OJK, per 7 September 2020 menyebut, khusus untuk sektor perbankan, realisasi restrukturisasi kredit  mencapai Rp884,5 triliun dari total 7,38 juta debitur. Terdiri dari 5,82 juta pelaku UMKM dengan nominal Rp360,6  triliun. Kemudian, non-UMKM yang mendapat keringanan kredit sebanyak 1,56 juta debitur dengan nilai Rp523,9  triliun.

Dengan kebijakan tersebut, harapan dunia usaha pun muncul agar kondisi ekonomi keuangan masyarakat  perlahan membaik, sehingga bisa mendorong daya beli. Harapan itu salah satunya diungkapkan oleh pemilik UKM  Sukses Sejahtera, Muhsin Mangka.

UKM yang beralamat di Perumahan Nusa Idaman, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Maros, Provinsi  Sulawesi Selatan itu berusaha bertahan dengan memproduksi dan memasarkan beras merah.

Selaku pemilik UKM, Muhsin berharap, kebijakan pemerintah bersama OJK dan lembaga terkait bisa membuat  ekonomi perlahan membaik. Pasalnya, pandemi Covid-19 sudah membuat usahanya terdampak dengan  menurunnya omset.

Awal Covid-19 masuk ke Sulsel sampai Juni, penjualan produk beras merah miliknya masih normal, bahkan  cenderung meningkat. Tetapi mulai Juli sampai September 2020, rata-rata permintaan turun dari 30% hingga 70%.  Dimana permintaan beras merah miliknya sekarang maksimal hanya 1,5 ton per bulan dari sebelumnya bisa  mencapai 3 ton per bulannya.

“Beberapa toko retail yang bekerjasama dengan kami minim pengunjung karena kebijakan protokol kesehatan.  Saat masih normal omset kami rata-rata Rp45 juta per bulan, sekarang sudah turun antara Rp10 sampai Rp15 juta  per bulan,” ungkap Muhsin.

Kendati dalam kondisi sulit, Muhsin tetap berusaha bertahan dan tidak melakukan pengurangan karyawan.  Pihaknya hanya melakukan penyesuaian sistem gaji. “Dulu kan karyawan kami berikan gaji bulanan. Sekarang  terpaksa kami gaji dengan sistem harian, gaji mereka kami sesuaikan dengan produktivitasnya,” jelasnya.

Di tengah kondisi sulit ini, Muhsin mengaku terbantu dengan kebijakan relaksasi kredit yang diterapkan OJK. Ia  mendapatkan keringanan kredit kendaraan operasional miliknya dari perusahaan pembiayaan.

“Bagi kami, itu cukup membantu karena dana kredit bisa dimanfaatkan untuk produksi. Saya hanya minta  penangguhan kredit selama tiga bulan kedepan atau sampai Desember 2020,” ungkapnya.

Untuk terus bertahan, Muhsin juga mengaku mencoba memanfaatkan kebijakan yang memudahkan UKM
mengakses dana KUR.

“Kalau dari sisi keuangan, kami sebenarnya coba mendapat suntikan dari program KUR sebesar Rp50 juta untuk  pengembangan usaha,” katanya.

Ia pun menegaskan akan tetap survive. Kini pihaknya mengandalkan pemasaran dengan sistem digital. Diakuinya,
dengan sistem ini selain lebih mudah juga bisa mengikuti instruksi pemerintah untuk menerapkan protokol  kesehatan.

“Sekarang, pasaran produk kami lebih konsen mengandalkan sistem digital. Artinya, kami menjual dengan sistem online. Ini memang perlu kami lakukan di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sementara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulsel sendiri menilai, efektivitas implementasi  kebijakan restrukturisasi di Sulsel cukup positif. Hal ini tercermin dari tingkat NPL UMKM yang relatif terjaga di level  yang aman (di bawah 5%). NPL kredit UMKM pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 3,9% dengan tren yang terus menurun.

Kondisi ini menunjukkan, bahwa di tengah pandemi, dengan stimulus dan kebijakan yang dikeluarkan, cukup  ampuh untuk membuat eksistensi UMKM masih terjaga.

Sebaliknya, BI Sulsel juga mengasumsikan bahwa dalam kondisi pandemi, tanpa adanya kebijakan dan stimulus  terhadap sektor keuangan, maka kualitas kredit UMKM bisa saja anjlok dengan NPL hingga 17%. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top