Pilkada, antara Hak Konstitusi vs Hak Kesehatan Publik

  • Whatsapp
Pilkada, antara Hak Konstitusi vs Hak Kesehatan Publik

 

Penulis: Yansi Tenu, Alumni Unhas Pemerhati Sosial

Bacaan Lainnya

 

BEBERAPA hari terakhir ini, bertebaran di berbagia media terkait dengan pilkada yang akan di helat pada 9 Desember 2020 waktu pencoblosan, mendapat penolakan dari berbagai ormas-ormas besar yang berpengaruh ( NU dan Muhammadyah ) dan penggiat demokrasi lainnya yang bersuara keras untuk meminta kepada pemerintah menunda pemilukada yang di khawatirkan memicu kluster baru covid, alasan yang di kemukakan, berbahaya bagi kesehatan warga negara.

Pemerintah belum bergeming, alasan utama pandemi tidak ada yang tahu kapan berakhirnya dan hak konstitusi warga juga harus di hormati, padahal dalam perpu jelas, pasal 201A (3) jika tidak dapat di laksanakan akan di jadwalkan kembali, nah ! dengan membaca perpu saja pemerintah dapat menundanya, namun proses tetap berlangsung sesuai jadwal KPU dan penetapan peserta dan mengundi nomor urut peserta pilkada yang berjumlah 270 pilkada, kabupaten, kota dan propinsi yang kesemuanya ingin menetapkan pemimpin lewat pemungutan suara langsung umum bebas dan rahasia.

Pemilu daerah ( lokal ) sejatinya adalah hak konstitusi warga negara yang di jamin undang-undang dasar sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara, hak itu melekat di setiap warga negara dan tidak dapat di ganggu gugat dari proses itu maka pengejewantahan dari hak konstitusi warga negara maka pemilu nasional dan pemilu daerah ( lokal )adalah cara melaksanakan hak konstitusi itu.
Jika hak konstitusi warga negara di jamin undang-undang dasar maka prosesnya adalah partisipasi aktif warga negara di semua level.

bernegara baik di luar sistim maupun di dalam sistim politik yang berlaku, salah satunya adalah memilih langsung lewat nasional dan pemilu daerah ( lokal ) dimana proses itu yang mesti di lakukan untuk memilih pemimpin di level daerah dan itu akan di laksanakan dalam waktu dekat.

Pelaksanan pemilu lokal lebih populer dengan nama pilkada (pemilihan kepala daerah ) yang akan di laksanakan dan selama ini di laksanakan selalu dalam koridor demokrasi, karena langsung umum bebas dan rahasia itu dimasa normal, masa di mana keadaan suatu negara atau daerah jika tidak terjadi bencana maka akan tetap di laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah berlangsung,

problemnya pelaksanaan pilkada dibayangi dan pada saat pendemi covid sedang melanda seluruh dunia dan indonesia masuk dalam ketegori kasus meningkat dan proses pengendalian di anggap belum mampu mengendalikan pandemi ini dan dalam Undang-undang kekarantinaan kesehatan adalah bencana non alam.

Jika hak konstitusi warga negara di jamin undang-undang dasar negara, tapi jika keselamatannya tidak terjamin atau nyawanya tidak terjamin karena virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, dalam kondisi apa saja, dalam situasi apa saja yang siapapun tidak tahu terpaparnya di mana dan dari siapa, lalu apa alasan pemerintah memaksakan hak konstitusi warga negara, jika keselamatannya tidak terjamin ? hak dasar keselamatan seharusnya di dahulukan oleh negara karena negara hadir untuk melindungi keselamatan warga negara, pun hak konstitusinya adalah jaminan, namun lebih penting adalah jiwanya.

Tahapan pilkada tetap berjalan dengan aturan yang sangat ketat, tidak mentolerir pelanggaraan sekecil apapun untuk keselamatan rakyat, namun lemahnya adalah bahwa aturan tentang sangsi tidak bisa diterapkan karena jika Peraturan KPU akan di jadikan dasar memberi sangsi para calon kepala daerah sangat lemah dan bertentangan dengan undang-undang pemilu dan pemilukada itu sendiri, lalu jalan keluarnya seperti apa ?

Pertama, menggeser waktu pilkada adalah cara yang paling mungkin karena dasarnya dari undang-undang tentang pemilu dan pemilu kada di mungkinkan karena terjadi bencana non-alam dan pemerintah tidak melanggar hak konstitusi warga negara, walapun sebenarnya telah di lakukan pergeseran waktu dari September ke Desember namun karena pendemi dan pengendaliannya tidak tepat sehingga kasus infeksi virus makin meningkat di semua daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Kedua, dengan mengeser waktu pilkada maka proses menurunkan orang yang terjangkit virus dan melakukan pencegahan seminimal mungin menjadi fokus utama pemerintah, DPR dan KPU masih punya waktu untuk membuat aturan tentang sangsi yang tegas terhadap para calon peserta pilkada dan pilkada tidak di bayangi ketakutan kolektif dari warga negara yang ingin menyalurkan hak mendukung calon dan hak memilih calon yang di anggap layak.

Ketiga, melaksanakan proses pilkada berdasarkan jumlah kasus yang rendah, sedang dan tinggi, daerah yang kasus positif covidnya rendah atau masih dapat di kendalikan dapat melaksanakan pilkada lebih dahulu, hal ini harus mendapat persetujuan dari gugus pusat covid sehingga dapat meminimalisir terjadi kluster baru dari pilkada, daerah yang pilkada lebih dahulu dapat menjadi pelajaran untuk daerah yang kasus covidnya sedang dan tinggi.

Keempat, mengeser waktu tidak harus jauh dari konsep KPU maret 2021, semua pilkada sudah selesai dalam rentang waktu tersebut, pilkada dengan jumlah 270 kabupaten kota dan pilkada propinsi tidak secara bersamaan waktunya yang di sesuaikan dengan tingkatan kasus covid daerah masing-masing.

Kelima, proses penularan tercepat adalah kerumunan dan hal ini menjadi ukuran keberhasilan kampanye calon jika massa pendukung makin banyak, rapat umum yang dapat memicu klaster baru, KPU dapat melakukan upaya dengan tegas bahwa tidak ada rapat umum dalam kampanye pilkada sehingga proses bersosialisasi dengan pola dialog dengan jumlah terbatas dan di dalam ruangan dengan pengawasan yang ketat oleh tim satgas di daerah bersama bawaslu.

Melaksanakan hak konstitusi warga negara dengan tidak terjaminya hak keselamatannya tentu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah, dalil pemerintah agar terpilih pemimpin daerah yang legitimasinya kuat di banding dengan Pelaksana tugas kurang tepat, negara ini berbentuk republik, bukan sistim negara bagian dan pemerintahan di laksanakan dengan sistim presidensial, artinya legitimasi pemimpin daerah tidak kuat secara politik, aturan di buat secara nasional serta pandemi di kendalikan secara nasional dan pemimpin daerah adalah aparat pemerintah pusat di daerah, otonomi hanya otonomi geografi semata.( the end )

Pos terkait