MAKASSAR CITY

Angka Stunting Masih Tinggi, Ini Yang Dilakukan Sulsel

Angka Stunting Masih Tinggi, Ini Yang Dilakukan Sulsel

 

Makassar, Upeks.co.id–Perkembangan Stunting di Sulsel dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Yaitu : 34,1% (2015); 35,7% (2016); 34,8% (2017); 35,6% (2018). Dan, terakhir pada tahun 2019 turun 5,1%. Jadilah Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi 11 (sebelas) dari sebelumnya di posisi 4 (empat),  angka
Stunting tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut terungkap pada sambutan Gubernur Sulsel Prof.Dr.Ir.H. Nurdin Abdullah, M.Agr, yang dibacakan Junaedi B, S.Sos, MH, Kepala Bappelitbangda Sulsel. Pada acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan” dan sekaligus dalam rangka persiapan pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan 2020, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur. Selasa (29/9/20).

Junaedi mengatakan, stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak masa janin hingga 2 (dua) tahun pertama kehidupan. Masa itu dikenal dengan masa Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) yang merupakan periode emas Pertumbuhan Anak.

“Stunting merupakanpersoalan serius yangmengancam generasi penerus bangsa yang dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental dan penurunan intelegensia anak (IQ). Dan hal ini masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 mencatat prevalensi balita Stunting di Indonesia adalah 27,7%.” katanya.

Untuk itu, merujuk pada SK Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, maka Kab/Kota Lokus di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 sebanyak 11 Kabupaten
(Enrekang, Bone, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Selayar, Pangkep, Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara) dengan penambahan Lokus Tahun 2021 sebanyak 6 Kab/Kota (Makassar, Maros, Luwu, Luwu Utara, Wajo, dan Bulukumba) sehingga Lokus Intervensi Penurunan Stunting menjadi 17 Kab/Kota pada Tahun 2021.

Dalam upaya pencegahan dan penurunanStunting dibutuhkan peran aktif dari seluruh stakeholder yang terkait dengan memenuhi
Prasyarat Pendukung yang mencakup Komitmen Politik dan Kebijakan untuk Pelaksanaan, Keterlibatan Pemerintah dan Lintas Sektor, serta Kapasitas untuk mengimplementasikan Konvergensi Stunting. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Visi mewujudkan masyarakat yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter telah menuangkandalam Misi ke-4 (empat), yaitu : Mewujudkan Kualitas Manusia yang
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter dengan Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui sektor Kesehatan, Pertanian/Ketahanan Pangan, Perikanan,Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan Stunting yang dapat keluar dari 10 (sepuluh) besar Angka Stunting tertinggi di Indonesia, tidak luput dari kerja keras dan peran aktif dari berbagai sektor. Gubernur dan Wakil Gubernur bersama TP. PKK Provinsi Sulsel telah mencanangkan Program Zero Stunting sejak awal dilantik. Pemerintah Prov. Sulsel memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- per Kab/Kota melalui Tim Penggerak PKK Prov. Sulsel yang diserahkan kepada Tim Penggerak PKK
Kab/Kota untuk optimalisasi Posyandu dalam penanganan Stunting. Demikian pula dengan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel yang secara intensif melakukan koordinasi dan intervensi ke Kabupaten/Kota yang dapat dipantau melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi Stunting. Adapun Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penanganan Stunting yang dikenal dengan Program 1000 Hari Pertama Kelahiran untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah). Dalam penanganannya juga Provinsi
Sulawesi Selatan telah melakukan inovasi melalui Program Gammara’Na (Gerakan Masyarakat Mencegah dan Memberantas Stunting) dengan menurunkan Tenaga Pendamping Gizi pada Kabupaten Lokus Stunting di Kab. Bone dan Enrekang sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan 2 (dua) orang per Kabupaten Lokus Stunting Tahun.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri RI;
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan atau Yang Mewakili; Para Pimpinan Perangkat Daerah Tingkat
Provinsi atau yang Mewakili; Ketua TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan; Tim Panelis Penilai Kinerja Kab/Kota Lokus Stunting; Pimpinan Lembaga Donor/NGO/Filantropi; dan para tamu undangan.(rls)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top