Pj Wali Kota tak Tahu Regulasi Penunjukan Komisaris GMTD

  • Whatsapp
Pj Wali Kota tak Tahu Regulasi Penunjukan Komisaris GMTD

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tidak mengetahui regulasi yang mengatur penunjukan komisaris untuk mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di PT GMTD Tbk.

Bahkan, Rudy malah mempertanyakan aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) tersebut kala di konfirmasi di Grahapena, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (1/7/2020). “Mana Perda-nya?,” kata Rudy.

Bacaan Lainnya

Rudy pun mengatahui jika Komisaris GMTD, Salim Abd Rahman yang menjadi wakil Pemkot Makassar ini sudah memasuki purna bakti. Salim pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir Kepala Inspektorat Sulsel. “Udah pensiun memang dia (Salim),” katanya.

Menurutnya, penunjukan Salim lantaran dinilai sebagai sosok yang paling tepat menjadi utusan Pemkot Makassar di perusahaan pengembang tersebut.

“Yang jelas, intinya Pemkot mengutus orang yang paling tepat di GMTD,” tukasnya.

Rudy juga mengaku, sosok yang diutus tak mesti pejabat di lingkup Pemkot Makassar. Sebab, komisaris tersebut sudah mewakili suara Pemkot Makassar.

Pemkot Makassar berhak mengutus wakil di GMTD karena menjadi salah satu pemegang saham. Hal ini mengacu pada Perda No 6 tahun 1992 tentang penyertaan modal daerah pada pembentukan perseoraan terbatas PT GMTD.

Sesuai aturan tersebut, Pemkot Makassar pun melalukan penunjukan anggota dewan komisaris. Penunjukan komisaris diatur pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, untuk mewakili pemerintah daerah dalam perseoraan, wali kota menunjuk pejabat yang berjiwa wiraswasta untuk duduk sebagai dewan komisaris dan direksi.

Lalu, pada ayat 2, penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan wali kota. (Asrul)

Pos terkait