Lawan Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Mamuju Perkuat Koordinasi Lintas Instansi    

  • Whatsapp
Lawan Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Mamuju Perkuat Koordinasi Lintas Instansi    

Lawan Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Mamuju Perkuat Koordinasi Lintas Instansi    

Mamuju, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju melaksanakan pertemuan Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Provinsi Sulawesi Barat melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Asisten 3 Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Djamila, Jumat (24/04). Kegiatan ini dihadiri oleh para stakeholderterkait seperti DPRD Provinsi Sulbar, Kepala OPD Provinsi Sulbar, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Sulbar, Direktur RSU Provinsi Sulbar dan Direktur RS Bhayangkara Polda Sulbar, serta perwakilan Organisasi Profesi yakni IDI Wilayah Sulselbar.

Bacaan Lainnya

“Pada kesempatan forum tersebut dibahas beberapa poin terkait progress percepatan perluasan kepesertaan JKN-KIS seperti mekanisme validasi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan seputar pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, terutama terkait mekanisme penjaminan dan pengklaiman kasus Covid-19, BPJS Kesehatan dipercaya untuk melaksanakan verifikasi klaim kasus Covid-19,” Kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju Kiki Kusumawati.

Kiki juga  mengungkapkan bahwa saat ini BPJS Kesehatan Cabang Mamuju berkonsentrasi melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan di wilayah kerja Kantor Cabang Mamuju terkait juknis penjaminan dan pengklaiman kasus Covid-19 agar senantiasa sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI.

Ketika dihubungi setelah kegiatan forum, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat, Djamilah menyampaikan, pandemi Covid-19 seyogyanya tidak menjadi alasan bagi BPJS Kesehatan maupun instansi publik lainnya untuk tidak dapat melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Ia pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.

“Dalam forum ini disepakati bahwa seluruh lintas dinas kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk ambil peran dalam dampak penonaktifkan data PBI JK Non DTKS sebanyak 210.058 jiwa se-Provinsi Sulawesi Barat, salah satunya dari seluruh data yang dinonaktifkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali akan mendaftarkan sebagai peserta PD Pemda,” kata Djamilah menambahkan. (Jamkesnews)

Pos terkait