Bahas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pemkab Ikut Rakor KPK Via Vidcon

  • Whatsapp
Bahas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pemkab Ikut Rakor KPK Via Vidcon

Bahas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pemkab Ikut Rakor KPK Via Vidcon

SIDRAP.UPEKS.co.id—- Jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan  Peraturan terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui video conference (vidcon), Kamis 16 Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulsel.  Pejabat Deputi Bidang Pencegahan KPK Rama Handoko memimpin rakor yang diikuti seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Rakor diikuti jajaran Pemkab Sidrap di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Sidrap, hadir dalam rakor tersebut  yakni Kepala BKDPSDM Faisal Sehuddin, Sekretaris Dinas Kominfo Andi Alauddin, perwakilan Inspektorat  Kabupaten Ammanang Saily Endeng, Kasubag Perundang-undangan Mardiah, serta perwakilan instansi terkait  lain.

Rakor tersebut terselenggara guna mendukung efektivitas penyusunan peraturan Kepala Daerah terkait  implementasi pendidikan Anti Korupsi di Tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulsel.

Selain itu sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh Indonesia yang  merupakan komitmen dan rencana aksi bersama antara KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta  Kementerian Dalam Negeri serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rama Handoko dalam paparannya mengatakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah  pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam  kehidupan bangsa Indonesia.

“Pendidikan anti korupsi penting karena perlu pembentukan budaya baru dengan cara yang berbeda yang  dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan Sekolah bahkan di lingkungan keluarga dan  masyarakat,” ungkap Rama Handoko..

Dijelaskan Rama Handoko, pendidikan anti korupsi termasuk dalam pencegahan. Pendidikan anti korupsi  membentuk karakter terutama integritas landasan pencegahan korupsi.

“Kita sepakat bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan  pendidikan,” urai Rama.

Selanjutnya ia berharap semua Kabupaten/Kota untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk  mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan  baik, terang Rama Handoko.(Risal Bakri)

Pos terkait