RTH Minim, Ini Solusi Appi

  • Whatsapp
RTH Minim, Ini Solusi Appi

RTH Minim, Ini Solusi Appi

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar hingga saat ini tidak sesuai dengan
ketentuan undang-undang 26/2007 tentang penataan ruang. Total RTH di Kota Makassar hanyalah 9,8 persen
sementara undang-undang mewajibkan minimal 20 persen.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan penelitian Pakar Perencanaan Tata Ruang dari Univeristas Bosowa, Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si,  kurangnya RTH disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah kota.

“Saya coba keliling Kota Makassar, mohon maaf, tidak ada yang diakukan Pemerintah Kota Makassar selama ini.  Pengadaan RTH Kota Makassar itu justru dilakukan oleh provinsi, contohnya Taman Pakui. Tidak ada upaya  Pemkot Makassar menambah itu (RTH.red). Kenapa? Persoalannya di lahan,” kata Batara, Rabu (17/6) dalam
diskusi yang dilakukan Komunitas Wartawan Politik Sulsel.

Dalam diskusi bertema “Bedah Program Tata Kota dan Perumahan Rakyat Pasangan Marhaban” di Café  Respublica tersebut, Batara menyayangkan sikap Pemkot yang selama ini abai dalam mencari lahan untuk RTH.

“Kenapa Makassar mengalami kesulitan lahan? Karena terlalu banyak perizinan yang diberikan, tapi tidak ada  MoU yang dibangun dengan pihak swasta,” cetusnya.

Terkait masalah tersebut, Appi yang memprogramkan perluasan RTH dan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak  dan Lansia (RTPRAL) mempunyai solusi atas kekurangan lahan yang dialami pemkot.

“Ini soal bagaimana ketegasan pemerintah kota untuk membangun sinergi dengan pihak swasta. Tidak melulu  ketika ada pembangunan wilayah, yang dibicarakan lebih dulu adalah berapa komersil areanya! Tapi sekarang  harus dibalik, berapa besar ruang terbuka hijau yang disiapkan untuk pemerintah kota, itu dulu, barulah kita bicara  area komersialnya,” tegas Appi.

Appi melanjutkan, adanya ketersediaan lahan baru dari perjanjian tersebut, juga bisa dimanfaatkan untuk  membangun rusunami (rumah susun milik) bagi masyarakat miskin yang selama ini bermukim di wilayah kumuh  secara ilegal.

“Andaikan kita punya puluhan hektar tanah, kita juga bisa membagikan rumah gratis kepada saudara-saudara kita  yang hidup dalam kemiskinan,” imbuhnya. (mah)

Pos terkait