PALOPO.UPEKS.co.id—Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid19 (Komas pcc19) Kota Palopo yang didominasi “emak-emak” datangi Kantor DPRD Kota Palopo, Kamis (25/06).
Tujuannya pertanyakan anggaran penanganan Covid19 di Kota Palopo. Meski dihalau Satpol PP dan Polisi, para demonstran berhasil masuk di halaman gedung DPRD Kota Palopo.
Dipimpin Jendral Lapangan, Ridal dan Wakil Jendral Lapangan Aris Anton, menyampaikan 9 tuntutan.
Diantaranya, berikan bantuan sosial hak rakyat dengan mengedepankan asas keadilan,kembalikan hak warga yang harus mendapatkan BST.
Selanjutnya, audit proses pengadaan bantuan untuk masyarakat Kota Palopo apakah sesuai peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, segera bentuk pansus untuk maksimalkan fungsi DPRD Kota Palopo mengawasi dana covid19.
Selanjutnya transparansi penggunaan dana penanganan covid19 sebanyak 31,5 M lebih yang bersumber dari dana kelurahan, dana recofusing dan operasional 1 Milyar untuk penanggulangan bencana, stop intimidasi warga yang menanyakan bansos dan anggaran covid19.
Tuntutan lainnya, tangkap dan penjarakan oknum yang menggunakan dana covid19 tidak tepat sasaran dan menyalah gunakan anggaran covid19 sebagaimana instruksi presiden dan kapolri, usut tuntas kasus dugaan proyek fiktif dan jembatan retak LKPJ Walikota tahun 2020,berikan hasil RPD tertanggal 13 Mei 2020 menggunakan kertas KOP DPRD, Kesembilan belum ada di tangan Komas ppc19 sebagaimana yang disepekati.
Salah satu aktivis wanita, Yertin pembawa aspirasi dalam orasinya menguraikan beberapa bantuan yang memiliki payung hukum dan dinyatakan disalurkan bantuan pusat yang terdiri dari PKH 3.437 KK, sembako 1.599 KK, sembako, Rastra Daerah 4.359 KK, bantuan Pemprov Sulsel 700 paket sembako, Rastra Daerah 4.359 KK.
Selanjutnya, Program Pemerintah Kota Palopo yang berjalan sudah hampir dua tahun dengan sumber dari APBD Kota Palopo, Baznas 1.280 KK non APBD sementara bantuan sosial yang bersumber dari dana hasil recofusing APbD Kota Palopo tahun 2020 adalah usaha mikro, kecil dan menengah 6.000 KK pekerja di rumah
kan 2.086 jiwa.
Selain itu, pekerja sector pariwisata 265 jiwa, keluarga rentan miskin 3.876 KK, bantuan dana kelurahan KK. Total keseluruhan bantuan sosial bagi warga Kota Palopo sebanyak 44.816 KK. Selain itu bantuan Polres Palopo sebanyak 10 ton beras.
“Faktanya masih banyak warga yang sama sekali tidak dapat bantuan padahal RT RW sudah kumpulkan KK dan KTP tapi sama sekali tidak berguna” ungkapnya.
Lanjut Yertin, lebih miris lagi ada yang sudah terdaftar namanya sebagai penerima BST tapi tidak diberikan. Inilah yang memicu para kaum ibu yang terdiri sekitar 50 orang, menuntut transparansi dan rincian recofusing anggaran covid19.”kami ini pertanyakan uang negara bukan dana pribadi dan itu hak rakyat”ujarnya.
Nyaris dua jam para demonstran ini berorasi barulah ada tiga orang anggota DPRD Palopo menemui demonstran yakni Aris Munandar dari Hanura, Efendi Sarapang Fraksi Nasdem dan Nureny dari Fraksi Gerindra.
Di hadapan ketiga Anggota DPRD Palopo salah satu warga Buntu Datu bernama Abbas yang juga sebagai peserta demonstran mempertanyakan kenapa bantuan covid19 tidak merata. “Kenapa aneh pak ada yang dapat ada yang tidak na kami juga kena dampaknya” ujarnya
Pendemo lainnya, Jeda menyampaikan Lurah Buntu Data, Hasna yang mencoret nama seorang warga. Ada kemanakanku namanya Serni, ada nama mamanya sudah meninggal selaku penerima BST, tapi ada anaknya yatim piatu itu hidup, tak tidak diberi karena katanya masih di bawah umur.
Anggota Komisi 1 Aris Munandar mengatakan, semua tuntutan dari pendemo akan ditindak lanjuti, “kebetulan besok ada rapat dan kami akan tanyakan pada dinas terkait”ungkapnya. (echa).
