Batalnya Pemberangkatan Jemaah Haji 2020, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Sulsel

  • Whatsapp
Batalnya Pemberangkatan Jemaah Haji 2020, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Sulsel

Batalnya Pemberangkatan Jemaah Haji 2020, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Sulsel

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor:494 tahun 2020  tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang  telah disampaikan Menteri Agama RI Fachrul Razi di Jakarta,Selasa, 2 Juni 2020.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, dapat dipastikan Jemaah Calon Haji (JCH) Asal Propinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 7.272 orang  batal berangkat tahun ini.

Demikian Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Anwar Abubakar,Selasa (02/06/2020) pada wartawan. Penjelasan  itu, tindak lanjut pengumuman Menteri Agama.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut diambil atas pertimbangan pemerintah harus mengutamakan keselamatan  jemaah di tengah pandemi covid-19 yang belum usai.

“Sesuai amanat UU, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah  haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab  Saudi,” sambungnya.

Kakanwil menjelaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir  seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama  mengajarkan, menjaga jiwa kewajiban harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan menetapkan  kebijakan.

Awalnya, menurut Kakanwil, Kemenag miliki tiga skema terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020  di tengah pandemi Covid-19. Pertama, kemungkinan hampir mustahil haji bisa diselenggarakan. Kedua, Haji  dibatasi untuk mengurangi kepadatan. Ketiga, tidak memberangkatkan sama sekali. Skenario sudah diusulkan kepada Komisi VIII DPR.

Sesuai rencana awal, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dilaksanakan 26 Juni 2020,.Sehari  sebelumnya calon jamaah mulai masuk asrama haji.

Adapun quota haji tahun ini 221 ribu, yang terbagi 203.320
untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.

Untuk Propinsi Sulsel, Jumlah Waiting List (Daftar Tunggu Calon Jemaah haji) sampai 2 Juni 2020 sebanyak  226.918 orang, sedangkan Kouta Haji tahun 2020 M, sebanyak 7.272 orang JCH, dan sampai saat ini sudah ada  97,2 % atau 7.067 orang yang sudah melakukan pelunasan BIPIH.

Artinya otomatis semua Jemaah Calon Haji yang sudah masuk di kuota tahun 1441 H/2020 M Batal  diberangkatkan Tahun ini (2020 red.) dan akan diprioritaskan untuk diberangkatkan pada tahun selanjutnya (Tahun 2021 Red.) kata Anwar.

Terkait dana yang disetorkan jemaah akan disimpan dan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji secara terpisah.

Dari pengelolaan ini, jemaah akan mendapat lebih banyak manfaat. Dan dana manfaat ini akan diterima oleh jemaah haji setidaknya 30 hari sebelum keberangkatan haji 1442 H atau 2021.

Nilai manfaat ini juga diberikan kembali kepada jemaah berdasarkan biaya ibadah perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan. Kendati begitu pemerintah tetap memberikan keleluasaan bagi jemaah yang ingin menarik  kembali uang setoran Hajinya baik itu Jemaah Haji regular maupun Jemaah haji Khusus.

Hal penting lainnya terkait KMA 494 tahun 2020 adalah adalah soal Kesehatan Haji, dimana Jemaah haji yang  telah dinyatakan mampu (istitha’ah), pemeriksaan kesehatan haji untuk keberangkatan tahun 1442 H /2021 M  tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Terkait Perlengkapan Jemaah dan PPIH, seperti Gelang identitas akan dipergunakan untuk keberangkatan haji tahun 1442/2021. Jemaah haji yang sudah menerima buku manasik, perlengkapan dari BPS BIPIH tidak diberikan lagi untuk keberangkatan th. 1442 H /2021 M. begitupun dengan Perlengkapan Petugas Haji tahun 1441 H/2020 M  akan dipergunakan untuk tahun 1442 H/2021 M.

Untuk Dokumen Haji, Kementerian Agama akan mengembalikan paspor kepada masing – masing Jemaah Calon  Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing Ibadah dari unsur KBIHU melalui Kantor Kementerian Agama  Kabupaten/Kota.

Khusus masalah Bimbingan Manasik Haji, Pemerintah dalam Hal ini Kementerian Agama berkomitmen tetap akan  memberikan bimbingan manasik haji kepada jemaah haji regular, dan PIHK memberikan bimbingan manasik  kepada jemaah haji khusus.

Begitupun KBIHU memberikan bimbingan manasik kembali walaupun telah mendapatkan bimbingan tahun 2020,  dengan harapan bahwa Jemaah Calon Haji kita memiliki waktu yang panjang sehingga akan semakin faham dan  menguasai wawasan terkait Ibadah haji.

Kakanwil Kemenag Sulsel juga menegaskan dan mewanti wanti kepada Jemaah Calon Haji dan PIHK agar jangan  sama sekali coba coba mencari jalan atau cara illegal dan tidak procedural berangkat ke tanah suci, karena bila ditemukan hal tersebut PIHK yang memberangkatakan Jemah Haji dengan Visa Haji Mujamalah dijatuhi sanksi  administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diakhir Penjelasannya, Kakanwil menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi  Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah  menyiapakn posko komunikasi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah baik di Kanwil maupun di Kemenag  Kabupaten Kota setempat.

Kami juga akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang tergabung dalam PPIH di Sulsel untuk  membicarakan secara khusus terkait tindak lanjut dari keputusan pembatalan Haji tahun ini, Ungkapnya.

“Keputusan ini memang mungkin terasa pahit. Tapi inilah yang terbaik demi keselamatan dan kemaslahatan kita  semua. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Anwar Abubakar. (rls).

Pos terkait