Melonggarkan PSBB, Syarat dan Resikonya

  • Whatsapp
Melonggarkan PSBB, Syarat dan Resikonya

 

Penulis: Yansi Tenu (Alumni Unhas Tinggal di Jakarta)

Bacaan Lainnya

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta simulasi fase pelonggaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) hal ini dikemukan oleh Karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di kwartal pertama tahun 2020 triwulan 1 yang hanya memenuhi 2,9 %, meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja ( PHK ) dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran menjadi 4,2 juta orang pada 2020 dengan argumentasi ini, masyarakat di harapkan mempersiapkan diri dengan protocol baru yang akan di lakukan pemerintah.

Data terjangkit di Indonesia per hari ini 13 mei 2020 adalah 15,483 positif, kasus aktif 11,123 meninggal 1,028 orang dan sembuh 3,287 jika melihat trend sejak PSBB di berlakukan dan pemberlakuan PSBB di beberapa propinsi dan kabupaten kota di terapkan, belum pernah terjadi jumlah terpapar virus positif menurun atau sebatas melandai, sehingga jika ingin di longgarkan resiko apa yang akan muncul , walaupun beberapa Negara lain sudah akan melonggarkan lock
downnya.

Menurut National Publik , UNICEF telah mencatat 82 negara menerapkan aturan penguncian secara nasional atau lock down, dengan aturan tersebut sejumlah Negara menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan terutama di sector ekonomi, International Monetary Fund ( IMF ) menjelas kan bahwa ekonomi dunia saat ini menyusut 3 % pertahun, bahkan Amerika mencatat terparah dalam sejarah mengalami penurunan 6 % sehingga harus mengajukan utang baru. Dengan demikian jika banyak Negara ingin melonggarkan lock downnya maka alasan yang paling masuk akal adalah pertumbuhan ekonomi.

Negara yang menerapkan kebijakan lock down sudah melakukan pelonggaran, Korea Selatan dan Thailand sudah mulai melonggarkan lock down sehingga warga setempat dapat kembali berkaktivitas normal, sementara di Negara eropa seperti jerman dan italia juga sudah memberikan kelonggaran pada bisnis dan aktivitas warganya namun tetap menerapkan protocol kesehatan yang berlaku. Pedagang kaki lima di Thailand kembali berjualan, restoran sudah mulai buka serta toko-toko kembali beroperasi, Thailand termasuk Negara dengan kasus infeksi dengan angka kematian yang rendah. Jerman kembali memulai aktivitas bisnisnya namun tetap meningkatkan aktivitas kewaspadaan dengan protocol kesehatan yang ketat.

Bundesliga jerman sudah mulai di gulirkan pada 16 mei 2020. Di Italia juga demikian, dimana italia mencatat korban corona yang masuk terbesar di dunia namun sekitar 4 juta orang kembali dapat beraktivitas , bar dan restoran juga kembali di buka namun masih sebatas pesanan takeaway, gereja juga sudah mulai buka dengan protocol kesehatan yang ketat. Belanda membuka lock down 11 mei 2020, sekolah di aktifkan dengan memangkas jam pelajaran, Malasyia pun demikian melonggarkan lock down dengan mengijinkan penjual makanan beroperasi kembali. Denmark juga mulai membuka lock down serta Wuhan china setelah 10 minggu di karantina, namun Wuhan menumukan kasus baru setelah lock down di buka kembali.

Beberapa negara di dunia yang menerapkan kebijakan lock down total sedang berupaya melonggarkan kebijakan lock down atau pembatas sejenis karena di anggap bahwa virus yang menyerang Negara mereka mulai menurun dengan tingkat infeksi yang sudah dapat di kendalikan. Melihat hal tersebut, Organisasi kesehatan dunia( WHO ) merekomendasikan jika negara-negara yang menerapkan lock down ingin melonggarkan maka 6 ( enam ) pertanyaan dan syarat yang harus mendapat jawaban.

Pertama, memastikan penularan penyakit sudah terkendali, kedua, apakah sistim kesehatan Negara yang bersangkutan sanggup menghadapi kembali lonjakan kasus, mengisolasi, mendeteksi, menguji ketiga, apakah sistim pengawasan bisa mendeteksi dan melacak kasus-kasus beserta kontaknya. keempat, Sekolah, tempat kerja serta tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah penjegahan, Kelima, resiko kasus baru dapat di tangani dengan baik dan keenam, masyarakat sepenuhnya di didik, di libatkan dan di berdayakan untuk hidup di bawah aturan baru.

Menurut WHO, para pengambil kebijakan harus benar-benar mempertimbangkan factor tersebut karena ada ancaman virus corona dapat kembali menyerang di fase kedua. Kepentingan yang tertinggi jika ingin mencabut kebjikan adalah nyawa manusia dan semua Negara belajar bersama-sama dan menyesuaikan strategi berdasarkan bukti baru.

Bagaimana dengan Indonesia apakah syarat tersebut telah terpenuhi ?

Pertama, Sejak corona masuk ke indonesia, pemerintah tidak melakukan kebijakan lock down, namun dengan kebijakan Pembatasan social berskalabesar ( PSBB) yang oleh pakar epidimologi adalah kelonggaran dari lock down sehingga jika PSBB ingin di longgarkan lebih baik di hentikan sekalian. Sesuai dengan bunyi UU kekarantianaan kesehatan dan kepres no 20 tahun 2020, kebijakan PSBB itupun di serahkan kedaerah masing-masing sesuai dengan dasar dan kajian daerah yang harus mendapat ijin kekementerian kesehatan. 18 daerah mengajukan PSBB, dari 18 daerah tersebut, sesuai dengan data nasional, hamper semua daerah mengalami peningkatan jumlah kasus sejak PSBB di berlakukan, jika demikian maka syarat WHO jika ingin melonggarkan tidak terpenuhi, karena belum terjadi pengedalian wabah. Bahkan sejak beberapa hari yaitu tanggal 10 mei 2020 ada peningkatan dratis menjadi 530 kasus dan pada tanggal 13 mei 2020 ada peningkatan lebih banyak yaitu 689 kasus baru tertinggi sejak PSBB di berlakukan.

Kedua, sistim kesehatan menyangkut ketersediaan rumah sakit, dan lainnya di Indonesia secara nasional belum mampu melakukan upaya tersebut, secara merata, daerah seperti Jakarta, jawa barat, jawa timur, dan beberapa propinsi lainnya mungkin dapat melakukan itu, namun beberapa daerah masih sulit melakukan upaya luar biasa jika serangan virus menginfeksi secara bersamaan.

Ketiga, mendeteksi, melacak kasus dapat di lakukan, namun belum maksimal, ada kendala ketidak jujuran pasien, kondisi psikologis yang terpapar dan corona di anggap adalah penyakit Aib sehingga melahirkan penolakan di mana-mana termasuk menguburkan pasien yang terpapar virus corona juga mendapat penolakan, deteksi dengan tes tetap di lakukan namun masih terbatas pada daerah tertentu yang dapat melakukan tes secara massif.

Keempat, sekolah dan tempat umum yang penting telah menerapkan protocol kesehatan dengan baik, dengan langkah pencegahan yang memadai, kelima, resiko baru masih belum dapat tertangani dengan baik oleh karena Indonesia tidak melakukan kebijakan lock down sehingga kasus yang ada sekarang belum dapat di tangani sehingga penurunan kasus belum terlihat sesuai data yang yang sering di sampaikan oleh gugus tugas covid 19.

Dan keenam, masyarakat telah di didik dengan baik dan di libatkan namun terjadi masalah di mana-mana karena masyarakat belum sadar betul akan bahaya virus corona, di tambah lagi aturan yang diterapkan berubah-ubah ego sektoral masih kuat di lini departemen sehingga melahirkan kebingungan di masyarakat dan petugas di lapangan bahkan sampai pimpinan daerah juga mengaku kebingungan dengan aturan yang berubah-ubah. Bermasker okey di setiap saat itu pun berdasarkan paksaan, kerumunan masih terjadi hanya tempat ibadah yang sedikit ketat, namun juga banyak terjadi konflik antar aparat dan masyarakat.

Jika di longgarkan apa resikonya?

Negara lain melakukan relaksasi memang dapat di buktikan dari data yang ada bahwa aktive casenya menurun sehingga negara tersebut dapat melakukan pelonggaran dengan relaksasi namun dengan beberapa tahapan awal, misalnya membuka toko namun di batasi jam operasionalnya oleh karena mereka pun waspada akan adanya serangan virius fase ke dua. Jika ralaksasi ingin di berlakukan oleh pemerintah, maka acuan yang ingin di gunakan dasar pijakan nya apa, jika data yang di gunakan merujuk ke rumah sakit yang di rawat, meninggal itu belum dapat di jadikan patokan, dasar yang harus di lakukan adalah aktiv casenya sehingga dapat di lakukan upaya jika serangan virus meningkat.

Kementerian perekonomian bahkan sudah menetapkan kajian sampai pada tanggal dan fase pelonggaran lengkap dengan tahapannya yaitu, fase pertama 1 juni 2020, membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis lainnya fase kedua, 8 juni 2020 toko, pasar dan mall di bolehkan beroperasi kembali, fase ketiga,15 juni 2020 tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai di buka kembali dengan tetap menerapkan pembatasan sosial, fase ke empat, 6 juli 2020 focus pada evalusi terhadap pembukaan sejumlah fasilitas seperti restoran dan tempat ibadah. Fase ke lima, 20 juli dan 27 juli , evaluasi fase keempat, dan di akhir juli atau awal agustus pemerintah berharap, seluruh kegiatan ekonomi dapat beroperasi secara normal.

Jika pemerintah memaksakan relaksasi dengan tujuan mengerakkan aktivitas ekonomi walaupun dengan berbagai pembatasan tanpa melibatkan semua pihak dengan kajian ilmu pengetahuan ( science ) dan tidak melakukan tes secara massif sehingga dapat di temukan aktiv case maka, Resiko besar jika pelonggaran PSBB di lakukan adalah jumlah orang yang terpapar virus corona makin bertambah dan bisa jadi akan menimbulkan ledakan wabah di mana-mana, pertama,wabah serangan pertama belum dapat di kendalikan, penularan sudah masuk kategori local, kedua, proses menuju landainya kurva belum dapat terpenuhi sehingga jika pelonggaran di lakukan bisa jadi malapetaka baru akan terjadi, ketiga, ketersediaan rumah sakit sebagai tempat merawat belum dapat di pastikan terpenuhi jika wabah meledak dan tes yang massif masih belum terlaksana secara merata di seluruh Indonesia. 2 pilihan sulit, pemulihan ekonomi dan mengendalikan wabah atau menuju herd immunity. ( the end )