Paripurna LKPJ Bupati, Terdapat 19 Rekomendasi DPRD Lutra

  • Whatsapp
Paripurna LKPJ Bupati, Terdapat 19 Rekomendasi DPRD Lutra

Paripurna LKPJ Bupati, Terdapat 19 Rekomendasi DPRD Lutra

LUTRA.UPEKS.co.id —DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra), tetap menggelar sidang paripurna LKPJ Bupati
Tahun 2019 di tengah wabah virus Corona, Rabu (22/4/2020).

Bacaan Lainnya

Namun untuk mencegah penyebaran Corona, Sekretariat DPRD memberlakukan protokol kesehatan bagi setiap  tamu yang masuk ruangan sidang.

Selain itu, sebelum ruangan sidang paripurna digunakan, dilakukan
penyemprotan di seluruh sisi bangunan, termasuk kursi dan meja yang digunakan anggota DPRD Lutra, tamu yang  hadir pun wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuh.

Wakil Bupati Lutra, Muh Thahar Rum menerima rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)  Bupati terhadap APBD tahun 2019 di hadapan Anggota DPRD dan para pimpinan DPRD Lutra serta segenap  OPD.

Wakil Bupati Lutra Muh Thahar Rum mengapresiasi dukungan anggota DPRD terhadap jalannya pelaksanaan  program Bupati dan Wakil Bupati Lutra.

Thahar panggilan akrabnya Wakil Bupati Lutra, juga mengajak DPRD untuk terus memberikan masukan agar  program-program Pemerintah dapat dirasakan masyarakat.

Di 19 rekomendasi DPRD ke Pemerintah, kiranya diperioritaskan tenaga medis yang profesional di setiap  layanan kesehatan agar dalam menjalankan tugasnya, tidak terjadi kesalahan-kesalahan diagnosa atau  malpraktek.

Juga perlunya melanjutkan dan mempertahankan Program Sarjana Mengajar, melanjutkan program Distribusi  Guru Proporsional (DGP) untuk perwujudan perbaikan layanan pendidikan, mengedepankan koordinasi lintas  OPD dalam kaitannya dengan sinkronisasi program dan kegiatan, termasuk sinkronisasi validasi data yang aktual  dan valid,” demikian dibacakan wakil ketua Pansus, Haeruddin Yusuf dari fraksi NasDem.

Lanjut Haeruddin Yusuf dalam laporan pansus, tetap fokus dan mengakomodir kembali kepesertaan Penerima  Bantuan Iuran (PBI) – APBD BPJS Kesehatan yang jumlahnya 18.943 jiwa yang telah di nonaktifkan atau cut off,  terhitung 2 Februari 2020.

Bukankah kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan komitmen Pemerintah Daerah Lutra dengan BPJS  Kesehatan melalui penandatanganan nota kesepahaman (Mou) (dalam mencapai Universal Health Coverage  (UHC) tahun 2019.

Dan terakhir Haeruddin Yusuf dalam laporan Pansus yang dibacakan kemarin Rabu (22/4/2020), juga perlunya  penempatan ASN sesuai jenjang karier dan kepangkatan serta kompetensi, agar profesionalitas kinerja birokrasi  pemerintah dapat terwujud.

“Sebelum ditutup anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riswan Bibbi melakukan interupsi  berharap ke Pemda Lutra untuk anggaran penanggulangan penanganan Covid-19 yang puluhan milyar itu, supaya  dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tegas Ketua DPC PKB Lutra, Riswan Bibbi.

Hadir dalam sidang paripurna Ketua DPRD Drs Basir, Wakil Ketua I Awaluddin, Wakil Ketua II Karimuddin, Wakil  Bupati Muh Thahar dan Sekwan DPRD H. Aspar serta segenap anggota DPRD lainnya. (yustus).

Pos terkait