Di Sulsel Hanya 2 Kabupaten Bakal Miliki SPBU BBM Satu Harga

  • Whatsapp
Di Sulsel Hanya 2 Kabupaten Bakal Miliki SPBU BBM Satu Harga

Lutra, Upeks.co.id – Pembangunan SPBU Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang saat ini mulai digarap di seluruh Indonesia langsung disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara(Lutra) dan Pangkajene Kepulauan(Pangkep), Sulawesi-Selatan (Sulsel).

Bahkan, dalam waktu dekat Kabupaten Lywu Utara dan Pangkep telah mendapatkan SPBU BBM satu harga dari BPH Migas untuk pembangunan di Kecamatan Seko(Lutra) dan Pangkep.

Bacaan Lainnya

Tidak berhenti sampai disitu saja, Bupati Luwu Utara, Hj. Indah Putri Indriani juga berencana bakal melobi BPH Migas untuk pengusulan pembangunan SPBU BBM satu harga di Kecamatan Rampi yang daerah pegunungan terisolir di Bumi Lamaranginang.

“Dengan adanya keberadaan SPBU BBM satu harga di Kecamatan Seko dapat lebih memudahkan kebutuhan warga, dan saat ini sedang saya usulkan kebutuhan tersebut langsung ke BPH Migas,” ungkap Bupati perempuan pertama di Sulsel melalui Kasubag Analisa Media & Dokumentasi, Saraswati S.I.Kom Rabu(29/1/2020) di Auditorium BPH Migas Gedung BPH Migas jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta Selatan.

Kegetolan Bupati Indah panggilan akrabnya mengusulkan pembangunan SPBU BBM satu harga di Kecamatan Rampi, dan berkomitmen membantu perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan Badan Usaha Penugasan dan PT. Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga.

” Juga Indah menyebutkan BUMDea bisa menjadi sub penyalur BBM satu harga, khususnya desa yang jauh dari lokasi penyalur BBM satu harga,”tuturnya, seraya menambahkan saya sudah menandatangani pernyataan komitmen Pemda dalam pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga di tahun 2020 ini.

Sementara itu, Kepala Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengatakan bahwa Tahun 2020 ada 83 lembaga penyalur (SPBU) BBM satu harga yang akan dibangun di seluruh Indonesia dan berharap Pemkab berkomitmen membantu dan mempercepat segala bentuk perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dia juga menambahkan untuk sama sama mengawasi nantinya jalannya pelaksanaan penyaluran BBM satu harga dari penyelewengan dikarenakan BBM satu harga hanya untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal/terpencil.(yustus)

Pos terkait