PANGKEP,UPEKS.co.id– Anggota Komisi V DPR RI berkunjung ke Pangkep. Mereka bertemu dengan
Pemerintah Kabupaten Pangkep dan pemilik lahan kereta api(KA) di ruang wakil bupati Pangkep, Rabu(18/12/19).
Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid kepada anggota Komisi V DPR RI menyampaikan, terkait lahan KA, hanya satu permasalahan mengapa masih kurang warga yang tidak merelakan lahannya untuk kereta api. Masalahnya adalah karena tidak ada kesepakatan harga.
“Bukannya warga menolak kereta api, akan tetapi masalah harga adalah yang utama. Bukannya mereka menolak, tapi harganya yang tidak pantas yang diterapkan,” ujarnya.
Bupati juga menyayangkan karena tidak adanya keterlibatan Pemkab Pangkep dalam penentuan harga dan urusan administrasi lainnya.
“Kami baru mengetahui tentang pembebasan lahan kereta api itu baru tiga bulan yang lalu,” katanya lagi.
Sementara itu, salah seorang anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Al Kadrie usai pertemuan mengatakan, warga tidak menolak terhadap pembangunan kereta api, akan tetapi penolakan berkaitan dengan nilai ganti rugi.
“Masukan dari masyarakat akan kita bahas pada rapat tingkat pusat. Kita belum bisa pastikan soal perubahan harga, kita akan lihat nanti apakah memang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan aprasial dengan kondisi masyarakat. Nanti kita tahu itu jika sudah ketemu dengan pihakt terkait, kita akan ketemu dulu dengan stackholder yang ada,”katanya.
Ratusan warga pemilik lahan nampak membentang spanduk menyambut rombongan Komisi V DPR RI.(Sah).
