Diduga Bermasalah, Kejati Telaah Enam Aset Pemprov Sulsel

  • Whatsapp

Diduga Bermasalah, Kejati Telaah Enam Aset Pemprov Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Bidang Datun Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel selaku Jaksa Pengacara Negara \ (JPN), saat ini tengah melakukan telaah terhadap enam aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi Mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Datun sudah ada  28 aset Pemprov yang dilaporkan. Dari 28 aset itu, sudah enam yang sudah clear dan sedang di telaah.

“Ada enam aset Pemprov yang sementara ditelaah. Telaah itu penting dilakukan, untuk mengetahui dokumen-  dokumennya. Apakah dokumen itu, sudah lengkap atau belum, ” kata Tarmizi, Minggu (30/6/19).

Termasuk kata Tarmizi, dokumen apa saja yang tentukan untuk objek yang akan ditangani. Kemudian  permasalahannya apa, apakah objek ini memang milik pemprov atau objek milik pihak lain. Hal tersebut yang perlu
diketahui sehingga masih ditelaah.

“Kalau memang ada aset pemprov yang dikuasai pihak ketiga, siapakah pihak ketiga itu. Itu semua yang harus  diketahui terlebih dahulu. Ini yang sementara dibuatkan telaah, ” kata Tarmizi yang tidak lama lagi melepas jabatan  selaku Kajati Sulsel.

Lanjut Tarmizi menerangkan, kemudian nantinya ditahap berikutnya adalah tim selaku Jaksa Pengacara Negara
(JPN) akan mengundang pihak-pihak terkait, untuk mengklarifikasi terkait objek yang akan ditindaklanjuti tersebut.

Tentunya juga nanti, jaksa pengacara negara akan mengetahui dimana objek tersebut terletak. Harus meninjau  dulu biar ada pemetaan objek itu. Ini sementara disiapkan Bidang Datun selaku jaksa pengacara negara.

“Terkait objek yang sementara ditelaah itu, diantaranya berada di Kota Makassar, Parepare dan Kabupaten  Pinrang. Jika nanti objek itu dalam penguasaan pemerintah setempat, tentunya kita akan melakukan penegakan  tindakan hukum lain, ” terangnya.

Tarmizi menyebut, jaksa pengacara negara juga sebagai mediator untuk memfasilisitator. Namun hal ini tentu
membutuhkan waktu. Disebutkan pula, jaksa pengacara negara merupakan penegak hukum terbatas.

“Jelasnya jaksa pengacara negara tentu akan selalu koordinasi, ” sebut Tarmizi yang tidak lagi menjabat
Sekretaris Jam Datun Kejaksaan Agung RI.(Jay)

Pos terkait