Turunkan Stunting, Ini Program Andalan Pemerintah

  • Whatsapp

Turunkan Stunting, Ini Program Andalan Pemerintah


Makassar,Upeks.co.id– Tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana angkatan usia produktif akan mendominasi populasi penduduk, dan menjadi penyangga perekonomian.

Bacaan Lainnya

Bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia yaitu, angkatan usia produktif (15-64 tahun) yang diprediksi mencapai 68 persen dari total populasi dan angkatan tua (65 ke atas) sekitar 9 persen.

Untuk menjaga bonus demografi yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dari sisi kesehatan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus gencar mengkampanyekan prevalensi stunting.

Plt Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, menegaskan, saat ini pemerintah terus melakukan penurunan prevalensi stunting atau kekurangan gizi kronik.

“Presiden Joko Widodo juga mengatakan pemerintah terus bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil,” ujar Niken, dalam rilis yang diterima UPEKS.co.id, Senin (8/4/2019).

Menurut Niken, penanganan stunting ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang tengah menghadapi Bonus Demografi.

“Perlu diketahui, Tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi, Namun, potensi itu menjadi sia-sia apabila SDM mengalami stunting. Bisa dikatakan jika seseorang telah terkena stunting maka mereka kalah sebelum ikut kompetisi,” sambung Niken.

Niken melanjutkan, masa emas pencegahan stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Karena itu, ia berpesan agar sejak hamil, ibu-ibu harus rutin cek kehamilan ke posyandu dan minum suplemen zat Besi, memberikan ASI ekslusif dan gizi yang seimbang.

“Intinya, kita semua dapat mencegah seorang anak mengalami gizi buruk. Ingat, balita kita pasif, orang tuanya harus yang aktif memberikan pola asuh terbaik. Kegagalan sejak dini, adalah kegagalan bagi dirinya dan masa depanya,” ujarnya.

Sejauh ini, untuk melakukan pencegahan stunting, pemerintah telah menetapkan 160 kabupaten kota, yang jadi daerah prioritas penanganan stunting yang melingkupi 1.600 desa.

Adapun upaya pemerintah mencegah stunting yakni melalui program peningkatan gizi masyarakat, sanitasi berbasis lingkungan, mengalokasikan anggaran setiap desa sebesar Rp100 juta, dan pembangunan infrastruktur.

Stunting berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,4%. Dari angka 37,2% (Tahun 2013) menjadi 30,8% (Tahun 2018).

Data terbaru dari pemerintah, balita dengan stunting yang tinggi masih banyak di pedesaan, namun angkanya berbeda tipis dengan perkotaan. Sejauh ini, hanya ada satu provinsi yang tidak mengalami Gizi Kronik atau stunting yaitu DKI Jakarta.

Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi PMK, Ditjen IKP Kemenkominfo Wiryanta, menambahkan, Kementerian Kominfo sesuai amanat ratas sebagai koordinator kampanye nasional, telah melakukan kampanye menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

“Kita juga mempunyai gerakan sosial 3P (Peduli, Pahami dan Partisipasi). Hal ini bisa membantu mengurangi keberadaan gizi buruk. Peduli, mulai peduli lingkungan sekitar, lihat kondisi balita di keluarga atau lingkungan sekitar. Pahami, carilah informasi sebanyak mungkin, melalui media apapun tentang stunting atau kekurangan gizi kronik ini. Terakhir Partisipasi, berikan informasi yang benar pada keluarganya dan edukasi mereka,” pungkasnya.(eky)

Pos terkait