Dugaan Penjualan Lahan Negara di Maros Dilaporkan di Kejati

  • Whatsapp

Dugaan Penjualan Lahan Negara di Maros Dilaporkan di Kejati

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Dugaan korupsi penjualan lahan negara di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan  Turikale, Kabupaten Maros, dilaporkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, pada Senin (1/4/19) lalu.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin dikonfirmasi mengatakan, terkait adanya laporan itu
pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Menurutnya, setiap laporan pengaduan yang masuk
terlebih dahulu akan di cek.

“Saya akan cek dulu laporannya. Apakah betul sudah ada atau tidak. Nanti kita lihat laporannya seperti apa, ” kata
Salahuddin saat dikonfirmasi, Jumat (5/4/19).

Diketahui, laporan itu dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM Perak) Sulsel. Hal itu
dibenarkan oleh Ketua LSM Perak, Adiarsa MJ saat dihubungi.

Adiarsa mengatakan, setelah melaporkan penjualan lahan negara itu, pihaknya akan mengawal proses hukumnya.
Karena kata dia, hal itu bisa merugikan keuangan negara.

“Insya Allah pekan depan, kita akan datang mempertanyakan kembali perkembangan laporannya. Apakah  nantinya bisa dilanjutkan ke penyidikan atau kami perlu tambah bukti untuk ditingkatkan ke situ,” kata Adiarsa, Jumat (5/4/19).

Menurut Adiarsa, Komisi 1 DPRD Maros, sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya.

“Kalau dari analisa dan investigasi kami, kita yakin kasus ini cukup bukti ditingkatkan ke penyidikan karena  semuanya sangat jelas. Dimana jelas negara dirugikan. Karena Komisi 1 DPRD Maros beserta institusi dan instansi terkait membenarkan bahwa itu jelas lahan negara, kenapa bisa dijual,” ucapnya.

Dikatakannya, lahan negara seluas 540 m2 yang terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros  kata Adiarsa, diduga dijual oleh seorang warga bernama H Muh Ali Dg. Rewa kepada H Masrul Mangati.

Dimana Lurah Pettuadae pada saat itu menerbitkan surat tanah garapan No. 26/0312/PTD/III/2016 tertanggal 24
Maret 2016.

Awalnya lanjut Adiarsa, dugaan penjualan aset negara itu terkuak saat H. Masrul Mangati mengajukan  permohonan surat izin mendirikan bangunan dengan dasar Akte Jual Beli No. 27/MR/KT/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Namun belakangan permohonan tersebut ditolak oleh Ingriani Tanjung yang tidak ikut bertanda tangan sebagai
pemilik lahan batas lokasi yang ada di sebelah timur lahan negara tersebut.

Hingga Ingriani Tanjung melakukan protes kepada mantan pejabat Kepala Kelurahan Pettuadae maupun Kepala
Kecamatan Turikale, bahkan ke Pemerintah Kabupaten Maros. Hingga akhirnya mendapat respon dari DPRD
Kabupaten Maros dan melakukan rapat dengar pendapat tepatnya tahun 2018.

“Secara fakta dan nyata, itu lahan negara. Sehingga lurah setempat harusnya jangan gegabah membuatkan surat
keterangan garapan atas lahan negara,” terang Adiarsa.

“Kami meminta Kejati memanggil dan memeriksa mantan Lurah dan Camat tersebut, termasuk pihak Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros dan Badan Pertanahan Negara (BPN)
Maros,” tegas Adiarsa.

Akibat perbuatan penyalahgunaan wewenangan oleh Camat Turikale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan Lurah Pettuadae saat itu, negara jelas dirugikan. Diduga kerugian negara yang ditimbulkan berdasar nilai  taksasi lahan negara tersebut miliaran rupiah.

“Kami sangat menyayangkan kenapa ini bisa terjadi, apalagi Camat dan Lurah tersebut diduga terlibat dalam memuluskan penjualan, Pemerintah kemana ?” pungkas Adiarsa sembari memperlihatkan bukti laporannya ke Kejati Sulsel.(Jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *