WAKATOBI, UPEKS.co.id– Kementerian Koperasi dan UKM melalui Asdep pengembangan rantai pasok usaha mikro menginisiasi Focus Group Discussion optimalisasi PLUT-KUMKM Melalui Kolaborasi Antar Stakeholder dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif” bertempat di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Wakatobi hari Kami S. (29/8/2024).
PLUT KUMKM Wakatobi merupakan salah satu diantara 22 PLUT yang terpilih menjadi piloting Kemenkop bersama ICCN untuk melakukan program optimalisasi pelayanan PLUT melalui penguatan ekonomi kreatif.
FGD ini menggandeng Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan PLUT KUMKM, serta melibatkan kolaborator dari enam elemen hexahelix, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan/agregator. Hadir dalam FGD Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, Haswan Rahim, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta konsultan PLUT KUMKM Wakatobi.
Dari unsur Hexahelix antara lain hadir perwakilan Disperindag, Dispar Ekpar, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, Taman Nasional Wakatobi, Dekranasda, Rumah BUMN Telkom, Bank Sultra, Koperasi Samata Padakkau, Rumah Kita, Wakatobi TV dan stakeholder lainnya.
FGD ini bertujuan memetakan dan mengidentifikasi peran serta kontribusi stakeholder Hexahelix dalam ekosistem ekonomi kreatif, termasuk peran PLUT KUMKM dalam mendukung UMKM.
Diskusi juga menitikberatkan pada identifikasi potensi daerah, meliputi inovasi R&D, pengembangan SDM, produk kreatif UMKM, serta analisis pasar yang terhubung dengan Aggregator dan Offtaker.
FGD dipandu Bahrul ulum sebagai tenaga ekspert PLUT. Dalam pengantarnya, Bahrul mengatakan, diskusi diharapkan mampu menghidupkan ruang diskusi produktif untuk menemu-kenali potensi produk lokal, kesiapan bahan baku, mitra industri, serta offtaker yang berpotensi mendukung ekonomi kreatif di Wakatobi.
Selain itu, FGD ini juga membahas berbagai intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan skala ekonomi, standar produksi (baik dari segi kualitas maupun kapasitas), serta memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan dan pasar. (rls)
