Barru, Upeks–Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Barru Dr H Jamaruddin mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Barru 2024, akan berlangsung 1-3 Agustus 2024.
Salah satu bentuk dukungannya, dari delapan belas cabang olahraga dipertandingkan dengan mempertemukan lebih dari seribu atlet di tujuh kecamatan se-Kabupaten Barru, cabang Tenis Meja dilangsungkan di Aula Kemenag Barru.
Pertandingan cabang olahraga Tenis Meja Porkab Barru dihadiri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Barru H. Abdul Muttalib Kadir, bersama H Jamaruddin yang juga pengurus KONI Barru. Pertandingan tenis meja ini diikuti atlet dari tujuh kecamatan di Kabupaten Barru.
H Jamaruddin bersyukur diberikan amanah menjadi bagian panitia Porkab Barru. Moment ini dapat dijadikan evidensi bahwa jajaran Kemenag bisa berinteraksi, ada di setiap kegiatan pemerintah kabupaten dan masyarakat yang tentunya bisa mensinergitaskan, berkolaborasi dengan kebijakan dan program yang ada di Kemenag.
“ Termasuk Porkab ini diharapkan agar atlet-atlet, oficial bisa menjadi duta moderasi beragama. Yang nantinya harapan kita bagaimana atlet-atlet yang lahir dari Barru bisa menjadi atlet berbakat, berkarakter, berprestasi sekaligus menjadi duta moderasi beragama dalam mengawal dan mengisi kemerdekaan ini,” imbuhnya.
Beliau juga berpesan kepada atlet, agar merajut masa depan melalui ukiran prestasi yang dicapai, karena itu menjadi modal besar untuk kelangsungan kehidupan masa depan. Orang yang punya prestasi, keterampilan, akan selalu unggul dimanapun dia berada.
“Saat menjadi santri di Ponpes DDI Mangkoso, aktif di cabang olahraga tenis meja, volly dan sepak bola. Dengan olahraga membuat mental dan fisik kita kuat menghadapi kehidupan yang sangat dinamis ini,” cerita dia tentang pengalamannya.
Sementara Ketua KONI Barru, H Muttalib memberikan semangat kepada para atlet dengan memberikan contoh orang-orang yang berhasil karena modal olahraga di saat masih muda yang kemudian menjadi atlet-atlet nasional dan menjadi pemimpin pemimpin di beberapa instansi pemerintahan termasuk di BUMN. (*)
