MAKASSAR, UPEKS— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menggelar Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di titik kedua yang berlokasi di Jalan AP Pettarani II, RT 04 RW 05, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Rabu (10/6/2026).
Dalam sambutannya, Hartono meminta masyarakat menyampaikan aspirasi yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak agar dapat diperjuangkan secara efektif melalui DPRD.
“Apa yang ingin kita bangun harus benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat. Banyak pembangunan yang dilakukan, tetapi ternyata tidak menyelesaikan apa-apa karena boleh jadi bukan kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Ia mencontohkan persoalan drainase yang hingga kini masih menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah karena pembangunan yang tidak dilakukan secara komprehensif.
“Kenapa drainase masih bermasalah? Karena tidak komprehensif dan tidak terintegrasi. Drainase itu bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga harus mampu menampung air,” jelasnya.
Hartono mendorong Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk memiliki peta infrastruktur yang jelas sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan tidak dilakukan secara parsial.
“Saya kira Dinas PU perlu membuat peta infrastruktur yang baik supaya pembangunan bisa berlanjut. Jangan sampai ada jalan yang sudah dibeton, tetapi pekerjaan lain di sekitarnya belum diselesaikan,” katanya.
Selain infrastruktur, Hartono juga menyinggung program seragam sekolah gratis. Menurutnya, anggaran program tersebut telah tersedia dalam APBD Kota Makassar sehingga pelaksanaannya tinggal menunggu pengaturan teknis dari pemerintah kota.
Terkait persoalan data kesejahteraan masyarakat, Hartono juga menyoroti adanya keluhan warga mengenai perubahan kategori desil yang menjadi dasar penerimaan bantuan sosial.
“Masalah data ini sudah beberapa kali kami bahas bersama Dinas Sosial. Saya mengusulkan dilakukan verifikasi ulang agar setiap kategori desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, salah seorang warga, Hawania, menyampaikan keluhan terkait kondisi drainase di wilayah RW 8 yang kerap menyebabkan banjir saat hujan turun.
Menurutnya, saluran drainase yang ada tidak memiliki jalur pembuangan yang jelas sehingga air hanya menggenang dan meluap ke permukiman warga.
“Di wilayah kami drainasenya bermasalah karena tidak ada aliran pembuangan. Air hanya tinggal di dalam drainase sehingga warga sering kebanjiran. Kami tidak tahu harus dialirkan ke mana,” keluhnya.
Selain itu, Hawania juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pelatihan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang kesulitan memperoleh keterampilan karena keterbatasan akses pelatihan.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak program pelatihan yang terjangkau dan dapat membantu warga memperoleh pekerjaan.
“Selama ini pelatihan melalui BLK masih terbatas, sementara kalau ikut pelatihan swasta harus membayar. Kami berharap ada program yang bisa membantu warga mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Tak hanya itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala modal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hartono memastikan seluruh masukan warga telah dicatat untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Khusus persoalan drainase, ia meminta Dinas PU segera melakukan peninjauan lapangan agar dapat diketahui akar permasalahan yang sebenarnya.
“Drainase ini tolong dicatat dengan lengkap. Saya harap satu minggu setelah reses ini Dinas PU bisa turun meninjau lokasi. Kadang ada usulan yang sebenarnya sudah masuk, tetapi alamatnya tidak dijelaskan secara lengkap sehingga sulit ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara terkait kebutuhan pelatihan kerja, Hartono mengajak masyarakat memanfaatkan program Makassar Creative Hub yang telah disiapkan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, program tersebut memang ditujukan untuk membantu generasi muda mengembangkan keterampilan dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.
“Pelatihan kerja ini salah satu program Wali Kota melalui Makassar Creative Hub. Sasarannya anak-anak muda yang ingin mengembangkan diri dan pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas tersebut,” pungkasnya. (jir)
