Penulis: Amiruddin Kamli (Pengurus DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
PERTAMA-tama saya ucapakan selamat kepada lima calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
Apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Palopo yang berani membuat terobosan dengan melakukan tahapan seleksi yang transparan dengan menayangkan secara langsung seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang digelar di Makassar 22 April 2026.
Dengan disiarkannya secara langsung seluruh tahapan UKK ini, masyarakat dapat menyaksikan kompetensi peserta yang mengikuti seleksi calon direksi. Langkah Pemerintah Kota Palopo ini merupakan terobosan baru dan pertama di Sulawesi Selatan, bahkan mungkin Indonesia.
Hal ini penulis nilai sebagai upaya Pemerintah Kota Palopo menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sudah seharusnya Perumda Tirta Mangkaluku sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat berbenah diri dan menjadi lembaga yang professional dan visioner agar kebutuhan masyarakat Kota Palopo akan air minum dapat terpenuhi setiap saat, tidak seperti hari ini.
Seperti kita ketahui, sejak resmi dialihstatus dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo tahun 2004, persoalan klasik yang dihadapi adalah tidak tersalurnya air bersih ke masyarakat ketika musim penghujan, begitupun ketika musim kemarau.
Distribusi air bersih terganggu ketika musim penghujan karena tingkat kekeruan air sungai melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Sementara ketika musim kemarau, debit air sungai menurun drastis sehingga tidak mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat.
Kondisi ini telah berlangsung selama 22 tahun dan belum ada solusi konkrit dari direksi-direksi sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan mendasar bagi masyarakat. Selama 22 tahun berkutak dengan persoalan yang sama. Ada apa ? kerjanya apa ?
Jika melihat nama-nama lima besar calon direksi yang lolos seleksi tahapan selanjutnya, masyarakat tidak bisa berharap banyak karena empat calon adalah orang “dalam” yang saat ini aktif sebagai direktur dan karayawan PDAM.
Mereka adalah Ris Akril Nurimansjah saat ini menjabat Direktur Umum dan Keuangan Perumda-TM Palopo, A Siwaru Husain (Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda-TM Palopo, A Megawati (Manajer Keuangan Perumda-TM Palopo, dan Yasir pernah menjabat Direktur Perumda-TM Palopo periode sebelumnya.
Satu-satunya calon dari eksternal Perumda-TM Palopo yang lolos lima besar calon direksi adalah Steven Hamdani. Mantan legistor Partai Golkar di DPRD Kota Palopo ini menjadi satu-satunya calon yang belum pernah terlibat langsung menukangi Perumda-TM Palopo.
Terlepas dari kompetensi yang dimiliki lima calon direksi tersebut, pertimbangan integritas dan loyalitas tidak bisa diabaikan wali kota selaku pemilik modal pada Perumda-TM Palopo.
Seperti kita ketahui, selain persoalan teknis, Perumda-TM Palopo juga didera dengan berbagai isu. Mulai dari hasil audit inspektorat yang mengharuskan pengembalian kerugian keuangan daerah,
Pembelian lokasi untuk pembangunan instalasi pengelolaan air minum di Keluarahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang yang dinilai bermasalah karena dulunya lokasi ini adalah aliran sungai namun menjadi daratan pasca banjir bandang yang menerjang Kota Palopo beberapa tahun lalu, dan beberapa kasus lainnya.
Kasus-kasus ini melibatkan jajaran direksi dan sejumlah pejabat di Perumda-TM Palopo yang saat ini mengikuti tahapan seleksi calon direksi. Sementara Steven Hamdani yang tidak terlibat pada kasus di atas, juga “digoyang” dengan isu SPPD fiktif saat dirinya menjabat angggota DPRD Kota Palopo.
Hal ini penting menjadi pertimbangan Wali Kota Palopo dalam menetapkan Direktur Perumda-TM Palopo selanjutnya mengingat lembaga yang menjadi garda terdepan pelayanan publik ini harus segera berbenah, membuat terobosan dan langkah-langkah strategis agar persoalan klasik yang selama ini terjadi kendala dapat teratasi.
Wali kota tidak boleh asal pilih direksi karena pelayanan maksimal meruapkan keharusan bagi Perumda-TM Palopo. Pelayanan maksimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Dan yang tak kalah pentingnya, akan berdampak secara elektoral terhadap wali kota di masa mendatang.(*)
