MAKASSAR, UPEKS.CO.ID— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggagas pembentukan tim percepatan digitalisasi. Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025 yang digelar Bapenda Makassar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).
“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” kata Appi, sapaan Munafri.
Appi menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemkot Makassar. Karenanya, tim percepatan digitalisasi akan bertugas memastikan seluruh sistem manual beralih penuh ke sistem digital pada tahun depan. “Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” tegasnya.
Menurutnya, banyak OPD yang menganggap digitalisasi hanyalah urusan aplikasi dan fitur sederhana, padahal transformasi digital menyangkut hal strategis seperti akuntabilitas, efisiensi data, dan transparansi keuangan. Dan dampaknya sangat besar terhadap keakuratan data dan kepercayaan publik.
Lalu, kebiasaan sebagian OPD yang masih melakukan pembayaran manual sehingga rawan kesalahan hingga manipulasi. “Semua harus elektronik dan tercatat. Supaya kita tidak pusing rekap-rekap. Ada training operation work yang bisa memastikan semua elemen tercatat dengan detail,” jelasnya.
Ia menilai sistem manual bukan hanya tidak efisien, tetapi juga rawan fitnah dan manipulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan. “Semuanya harus digital dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, tinggal buka sistem. Tidak perlu lagi cari-cari kertas yang hilang,” katanya.
Terlebih, data manual diakuinya sering berubah-ubah mulai dari catatan pensil, pulpen, hingga laporan akhir yang berbeda-beda sehingga memicu persoalan berulang saat pemeriksaan. Sehingga, setelah pembentukan tim digitalisasi, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi. “Pastinya ada target, dan harus jalan. Tim ini akan membuat schedule yang memaksa semua OPD menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah memastikan digitalisasi sistem pembayaran pajak di lingkup Bapenda sudah berjalan jauh dan menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Pakinta telah menjadi salah satu lompatan paling nyata dalam transformasi layanan Bapenda.
“Kita sudah jalan, pembayaran pajak itu sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi PAKINTA. Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan, bahkan terakhir itu meningkat sekitar 400 persen penggunaan aplikasi online untuk membayar pajak,” kata Asminullah. (*)
