Makassar, Upeks.co.id — Kesalahan kecil dalam data pekerjaan ternyata bisa membuat warga kehilangan akses bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis. Hal itu menjadi perhatian serius Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, saat menemui warga Maricaya dalam agenda resesnya.
Fenomena judi online dan pinjaman online kini bukan hanya berdampak pada ekonomi keluarga, tetapi juga disebut memengaruhi kelayakan penerima bantuan sosial.
Di tengah keluhan warga soal KIS tidak aktif hingga jalan dan drainase rusak, Fasruddin Rusli hadir membawa solusi dan komitmen pengawalan aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, kembali turun langsung menyerap aspirasi warga dalam agenda reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026.
Kali ini, legislator Fraksi PPP yang akrab disapa Acil tersebut menggelar reses di Jalan Pelanduk, RT 2 RW 8, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Sabtu (23/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Acil menyoroti pentingnya pembaruan data desil masyarakat penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurutnya, banyak warga tidak memahami bahwa status pekerjaan dalam administrasi sangat berpengaruh terhadap kelayakan penerima bansos.
“Kalau memang tidak mampu, jangan ditulis wiraswasta karena dianggap pengusaha. Bisa diganti buruh harian lepas kalau memang sesuai kondisi,” ujar Acil.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap aktivitas digital seperti pinjaman online dan judi online yang disebut dapat memengaruhi penilaian data penerima bantuan sosial.
Tak hanya soal bansos, Acil menekankan pentingnya penggunaan aktif KIS untuk pemeriksaan kesehatan rutin agar status kepesertaan tetap berjalan normal.
“Jangan nanti pas sakit baru mau dipakai, ternyata KIS-nya sudah tidak aktif,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Acil juga mengaku kerap membantu warga dalam kondisi darurat, termasuk kasus korban busur maupun serangan jantung yang tidak sepenuhnya terakomodasi layanan KIS.
“Ada warga yang habis dibusur sampai harus bayar puluhan juta. Saya minta waktu itu supaya digratiskan,” ungkapnya.
Selain persoalan kesehatan dan bansos, warga turut menyampaikan aspirasi terkait pembenahan jalan dan drainase di wilayah mereka. Acil memastikan seluruh usulan akan dikawal dan direalisasikan secara bertahap melalui dinas terkait.
“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita benahi bersama,” tutupnya.(rls)
