MAKASSAR,UPEKS.co.id– Promosi doktor Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju Tengah, Dr. H. Dzulkifli, S.IP., MM., M.Si., di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (19/12/2025), mendapat perhatian luas dari para pemangku kepentingan pemerintahan.
Kehadiran sejumlah pejabat strategis daerah hingga provinsi dalam sidang terbuka tersebut dinilai mencerminkan urgensi dan relevansi penelitian yang diangkat terhadap arah pembangunan daerah.
Sidang promosi doktor yang digelar di Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin itu dipimpin oleh Wakil Dekan I FISIP Unhas, Prof. Dr. Hasniati, M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Dzulkifli mempertahankan disertasi berjudul ‘Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Mamuju Tengah’ yang mengkaji penguatan BUM Desa sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa.
Sejumlah pejabat hadir langsung dalam forum akademik tersebut, di antaranya mantan bupati Mamuju Tengah dua periode H.Aras Tammauni, Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., Wakil Bupati, Dr. H. Askari, Sos., M.Si, Sekretaris Daerah, Litha Febriani jajaran kepala organisasi perangkat daerah, para kepala desa se-Kabupaten Mamuju Tengah, unsur perbankan, serta pimpinan perguruan tinggi.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, SE., MM., turut hadir sebagai penguji eksternal, memberikan perspektif kebijakan dalam penilaian disertasi.
Kehadiran para pejabat lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa substansi penelitian yang diangkat memiliki keterkaitan langsung dengan isu strategis pembangunan daerah, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. BUM Desa selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam promosi doktor tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam menjadikan kajian akademik sebagai dasar perumusan kebijakan.
Ia menilai disertasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan riil desa dan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat peran BUM Desa sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dalam pemaparannya, Dzulkifli mengungkapkan tiga permasalahan utama dalam dimensi pengembangan kapasitas. Pertama, kapasitas pengembangan sumber daya manusia belum memadai yang ditandai oleh keterbatasan anggaran dan intensitas pelatihan yang hanya dilaksanakan sekali per tahun, remunerasi pengurus yang sangat rendah dibandingkan standar upah minimum regional, kesenjangan digital dalam penguasaan teknologi, serta kesulitan merekrut tenaga berkualitas.
Kedua, kapasitas penguatan organisasi belum optimal yang tercermin dari sistem insentif berbasis bagi hasil yang menciptakan ketidakpastian kompensasi, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan strategis, lemahnya struktur manajerial, dan konflik kepentingan akibat peran ganda pengurus.
Ketiga, kapasitas reformasi kelembagaan belum efektif yang dibuktikan dengan rendahnya perolehan status badan hukum yang hanya mencapai 7,4 persen dari total BUM Desa, minimnya dukungan regulasi di tingkat desa, serta lemahnya mekanisme kemitraan dengan sektor swasta.
“Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penambahan dimensi dari Grindle & Serrill (1997) yaitu kapasitas kolaboratif dan menghasilkan model lima strategi komprehensif yang mencakup pengembangan regulasi nasional terintegrasi, reformulasi sistem kompensasi, implementasi program pelatihan terstruktur berbasis digitalisasi, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, dan optimalisasi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan efektivitas BUM Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Dzulkifli berharap hasil penelitiannya dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara nyata dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kajian tersebut disusun untuk memperkuat kapasitas BUM Desa di Kabupaten Mamuju Tengah agar lebih profesional, berdaya saing, serta mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. (***)
