SETIAP 21 November. Bangsa ini memperingati Hari Ikan Nasional. Sebuah ritus tahunan. Seolah merayakan kejayaan laut. Sementara realitas di perahu nelayan dan meja makan, rakyat tidak selalu mencerminkan pesta itu.
Produksi perikanan memang tampak mengilap dalam laporan statistik: ekspor melejit, dan jargon “ekonomi biru” menjadi mantra pembangunan.
Namun. Di balik angka-angka gemerlap itu. Terdapat paradoks sosial-ekologis yang tak bisa diabaikan: laut kita luas. Tetapi kesejahteraan nelayan dan akses protein laut bagi rakyat masih jauh dari merata.
Ketika Pembangunan Direduksi Menjadi Angka
Pemerintah kerap menjadikan tonase tangkapan atau nilai ekspor sebagai tolok ukur pencapaian sektor perikanan.
Statistik tentu penting, tetapi jika pembangunan hanya dilihat dari kenaikan kuantitas dan devisa, maka dimensi kemakmuran yang paling mendasar—keadilan sosial dan kedaulatan pangan laut—menjadi kabur.
Hari Ikan Nasional seharusnya menjadi momen korektif, bukan sekadar selebrasi kuantitas. Ia harus menjadi penegasan bahwa ikan adalah makanan rakyat, bukan sekadar komoditas ekspor.
Fetisisme Statistik dan Hilangnya Nilai Tambah untuk Nelayan
Dalam konteks ini, kita menghadapi apa yang dapat disebut sebagai fetisisme statistik, yakni kecenderungan menyembah angka-angka yang tampak mengesankan tanpa mempertanyakan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat.
Produksi nasional meningkat dan grafik ekspor meroket, tetapi nelayan kecil—aktor utama di garis depan ekologi laut—tidak otomatis merasakan keuntungan.
Nilai tambah perikanan tidak berhenti pada bobot tangkapan, melainkan bergerak melalui rantai dingin, pengolahan, distribusi, dan ekspor.
Ketika rantai nilai ini dikuasai segelintir pemain besar, nelayan kecil terperangkap sebagai penyedia bahan mentah, bukan pemilik nilai tambah.
Akibatnya, kesenjangan kesejahteraan meluas meski statistik menunjukkan kenaikan produktivitas.
Ikan sebagai Hak Rakyat, Bukan Sekadar Komoditas
Ikan bukanlah komoditas biasa. Ia adalah penyangga gizi bangsa dan bagian dari hak konstitusional rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan.
Data BPS dan KKP menunjukkan bahwa kontribusi ikan terhadap konsumsi protein hewani di Indonesia sangat besar.
Konsumsi ikan nasional pada 2023 berada di angka 57,61 kg/kapita/tahun, dengan proyeksi capaian 2024 mencapai 58,91 kg/kapita/tahun.
Angka tersebut memang meningkat, tetapi belum menunjukkan pemerataan akses. Ironinya, banyak keluarga nelayan menjual seluruh hasil tangkapannya tetapi kesulitan mengakses ikan untuk kebutuhan harian mereka.
Negara maritim ini dapat terperangkap dalam paradoks: produsen tidak selalu menjadi pemakan pertama hasil produksinya.
Involusi Perikanan: Kerja Meningkat, Hidup Tidak Lebih Baik
Untuk memahami stagnasi kesejahteraan nelayan di tengah meningkatnya aktivitas perikanan nasional, konsep “involusi” dari Clifford Geertz menjadi relevan.
Dalam Agricultural Involution (1963), Geertz menulis dengan tajam: “The people worked harder, but they did not become richer.”
Ini adalah pertumbuhan tanpa pembangunan, atau growth without development. Fenomena serupa kini terjadi dalam perikanan: nelayan bekerja lebih keras, menggunakan teknologi lebih mahal, melaut lebih jauh, tetapi nilai kesejahteraan tidak meningkat secara signifikan.
Data BPS menunjukkan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Desember 2024 hanya 102,35—naik tipis 0,63 persen dari bulan sebelumnya, namun masih jauh dari target 108. Di beberapa daerah bahkan menurun.
Ini menunjukkan bahwa daya beli nelayan tertekan meski volume produksi perikanan nasional meningkat. Laut bergerak, tetapi kesejahteraan terjebak di tempat.
Ekonomi Biru Tanpa Keadilan: Ilusi Pembangunan Maritim
Dalam situasi seperti ini, slogan “ekonomi biru” tampak menjanjikan, tetapi tanpa blue justice—keadilan biru—ia mudah berubah menjadi ilusi pembangunan.
Pertumbuhan yang dibangun hanya berdasarkan potensi ekonomi laut tanpa memperhatikan struktur kepemilikan dan distribusi nilai tambah hanya akan memperkuat dominasi pemodal besar dalam rantai perikanan nasional.
Eksportir, integrator industri, dan korporasi penyedia rantai dingin memperoleh porsi terbesar dari nilai ekonomi; sementara nelayan rakyat tetap berada pada margin, menanggung risiko tertinggi tetapi menerima bagian terkecil dari keuntungan.
Paradoks Konsumsi: Produsen Besar, Konsumsi Rakyat Belum Merata
Pertanyaan kunci bagi bangsa bahari seperti Indonesia adalah: sejauh mana rakyat—terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil—menikmati hasil lautnya sendiri?
Konsumsi ikan nasional memang meningkat, tetapi aksesnya tidak merata. Banyak wilayah pesisir justru menghadapi harga ikan yang tidak stabil, fasilitas pascapanen yang minim, serta distribusi yang tidak berpihak pada konsumen lokal.
Jika kebutuhan protein laut rakyat sendiri belum terpenuhi secara kokoh, maka kedaulatan pangan laut belum benar-benar ditegakkan.
Reformasi Struktural: Menegakkan Keadilan Nilai Tambah
Untuk mengatasi berbagai persoalan struktural ini, Indonesia membutuhkan reformasi yang serius dan berkelanjutan.
Alokasi kuota tangkap di wilayah pengelolaan perikanan harus dirancang tidak hanya berdasarkan potensi stok, tetapi dengan mempertimbangkan kesejahteraan nelayan kecil dan koperasi rakyat.
Industri pengolahan berbasis komunitas perlu diperkuat melalui fasilitas rantai dingin, dukungan teknologi sederhana namun efektif, dan skema pembiayaan mikro agar nilai tambah dapat tinggal di desa pesisir.
Program gizi nasional semestinya mengintegrasikan konsumsi ikan lokal agar hasil laut tidak hanya memenuhi pasar ekspor, tetapi juga mengisi piring rakyat.
Di saat yang sama, NTN harus dijadikan indikator utama keberhasilan kebijakan—lebih penting daripada angka ekspor.
Katalog Perikanan: Pengetahuan Publik, Bukan Fetisisme Data
Pada level yang lebih strategis, Katalog Perikanan Indonesia memang diperlukan, tetapi bukan sebagai tumpukan angka baru — melainkan sebagai alat pembebas.
Yang kita kritik bukanlah data, melainkan cara negara memuja statistik produksi dan ekspor sambil menutup mata terhadap kesejahteraan rakyat pesisir.
Dalam konteks itu, katalog harus berperan sebagai koreksi epistemik: bukan statistik yang meninabobokan, tetapi pengetahuan publik yang transparan tentang stok ikan, kondisi WPP, musim penangkapan, teknologi tepat guna, dan distribusi nilai tambah.
Tujuan memiliki katalog perikanan bukanlah menambah daftar tabel yang kering, melainkan menyediakan informasi yang terstruktur dan mudah diakses mengenai produk perikanan, standar kualitas seperti SNI, serta profil sumber daya ikan di berbagai wilayah.
Informasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global, tetapi juga membantu konsumen mengenali produk yang aman, sehat, dan berkualitas.
Lebih dari itu, katalog menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik—suatu instrumen pengetahuan yang memastikan bahwa kebijakan tidak disusun berdasarkan asumsi atau kepentingan sesaat, melainkan pada data yang terbuka dan dapat diverifikasi publik.
Dengan katalog yang benar-benar transparan, nelayan kecil tidak lagi menjadi objek kebijakan yang buta informasi.
Mereka dapat mengakses data yang selama ini lebih mudah dimanfaatkan oleh korporasi besar dan birokrasi teknokratik.
Katalog bukan sekadar daftar angka, tetapi peta sosial-ekologis yang memungkinkan rakyat mengetahui apa yang mereka miliki, apa yang harus dijaga, dan apa yang dapat dimanfaatkan secara adil.
Di sinilah katalog menjadi antitesis fetisisme statistik—mengembalikan fungsi data sebagai alat untuk membebaskan, bukan sebagai legitimasi pembangunan dari atas.
Laut untuk Bangsa, Bukan untuk Angka
Hari Ikan Nasional seharusnya menjadi saat bangsa ini bercermin: apakah laut masih menjadi sumber kehidupan atau justru halaman ekonomi yang terus dieksploitasi?
Kesejahteraan tidak diukur dari grafik produksi, tetapi dari kenyang dan tenangnya rakyat dalam memaknai lautnya sendiri.
Ketika ikan menjadi makanan rakyat, bukan sekadar komoditas; ketika nelayan hidup layak dari laut yang dijaganya; ketika kebijakan berdiri di sisi manusia pesisir—barulah Hari Ikan Nasional menemukan maknanya: laut untuk bangsa, bukan untuk angka.
(Penulis: Prof. Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si, Guru Besar Sosiologi Perikanan Universitas Hasanuddin)
