MAKASSAR, UPEKS— Layanan paylater terus mengalami pertumbuhan pesat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di berbagai daerah. Penyaluran pembiayaan BNPL nasional tercatat mencapai Rp8,56 triliun per Juni 2025.
Data internal Kredivo menunjukkan, pengguna dari kota tier 2 dan 3 berkontribusi hingga 53,6 persen dari total pengguna pada 2023.
Namun, perkembangan positif ini masih dibayangi tantangan, terutama miskonsepsi yang menyamakan paylater dengan pinjaman daring (pindar) atau bahkan pinjol ilegal.
Untuk meluruskan persepsi dan mengungkap potensi paylater di daerah, Kredivo menggelar konferensi pers bertajuk “Mengungkap Mitos dan Potensi Paylater di Berbagai Daerah” pada Selasa, (12/8/2025) secara daring melalui Zoom Meeting.
Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo mengatakan, pesatnya pertumbuhan paylater di daerah membuktikan bahwa akses kredit digital yang terjangkau memang nyata.
Olehnya itu, literasi keuangan tetap jadi fondasi utama agar layanan ini tidak disalahartikan. Sebab saat ini masih banyak masyarakat yang masih bingung memosisikan layanan paylater dan perbedaanya antara pindar dan pinjol ilegal.
“Paylater bukan pinjaman daring, apalagi pinjol ilegal. Sama seperti layanan kredit keuangan lainnya, jika digunakan secara benar dan bijak, paylater dapat menjadi solusi keuangan yang memberikan manfaat positif,” ujarnya.
Sebagai pelopor paylater di Indonesia, Kredivo menegaskan bahwa perluasan layanan ke daerah merupakan bagian dari komitmen membangun literasi keuangan digital yang merata, sejalan dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Melalui kampanye seperti #AutoMikir, #AndaiAndaPandai, Generasi Djempolan, dan Kredicast, Kredivo aktif mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan PayLater secara bijak.
Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk melindungi pengguna, tetapi juga untuk memperkuat fondasi industri keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.
Peningkatan adopsi paylater juga membawa peluang besar dalam memperluas akses kredit dan menggerakkan ekonomi lokal.
Namun, rendahnya literasi keuangan masih memicu risiko, mulai dari penipuan hingga ketidaksadaran bahwa keterlambatan bayar dapat terekam di SLIK dan memengaruhi skor kredit.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS mengatakan, pertumbuhan paylater di daerah menunjukkan bahwa masyarakat semakin mencari solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan: mudah diakses, cepat, dan terjangkau. Ini sinyal positif bahwa gap layanan keuangan formal mulai terisi.
Namun, pertumbuhan paylater harus dijaga arahnya. Salah persepsi soal paylater, risiko gagal bayar, hingga pencatatan negatif di SLIK adalah dampak serius yang perlu diantisipasi akibat rendahnya literasi masyarakat.
“Kehadiran paylater harus diiringi dengan sikap bijak dalam menggunakan layanan teknologi finansial ini, agar tidak merugikan diri sendiri. Karena itu, edukasi terkait dengan ‘pinjam dengan bijak’ bukan sekadar pelengkap, namun menjadi kewajiban agar pertumbuhan ini sehat dan inklusif,” ujarnya. (jir)
