MAJENE, Upeks–Para kontraktor lokal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya pembayaran proyek oleh pemerintah daerah, baik anggaran yang bersumber dari DAK maupun PAD tahun 2024.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi para kontraktor yang kini kesulitan membayar upah pekerja dan menanggung beban hutang, sementara pekerjaan sudah rampung 100 persen. Bukan hanya para kontraktor, sejumlah pemilik media juga mengaku kecewa lantaran dana yang mereka aharapkan akan cair, ternyata tidak.
“Dari sejumlah pekerjaan yang telah kami selesaikan, sampai pada tanggal 31 Desember 2024 tidak satupun yang terbayarkan. Inilah yang membuat kami kebingunan mau cari dimana dana untuk membayar upah tukang dan toko bangunan, mereka sudah menagih upahnya,” ungkap salah seorang kontraktor yang namanya tidak ingin disebutkan.
Ia menyoroti lambannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengeksekusi pembayaran proyek yang telah selesai. Bahkan beberapa SPM dan SP2D yang siap dibayar justru tertunda akibat kendala dana kosong.
“Kami para kontraktor berharap agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi dan membuat langkah yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini, karena kalau sampai berlarut-larut akan semakin menjadi beban para kontraktor untuk membayar utang ke tukang dan took bangunan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kasman Kabil dikonfirmasi melalui telpon membenarkan, bahwa sejumlah kontraktor banyak yang dibayarkan, lantaran anggaran kas Kabupaten Majene tidak mencukupi.
“Iya banyak yang tidak dibayarkan karena tidak cukup dana kas, termasuk juga SPPDnya pak bupati dan media tidak dibayarkan, Insya Allah nanti dibayarkan setelah diajukan ke Inspektorat melalui OPD masing-masing untuk direvieu,” kata Kasman. (ali)
